PNS Terancam Pecat Jika Ambil Cuti, Bepergian dan Menambah Libur saat Maulid Nabi

BNews—NASIONAL— Pemerintah akan memberi sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bepergian dan menambah hari libur saat peringatan Maulid Nabi. Bagi yang melanggar, siap-siap kena sanksi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melarang PNS untuk bepergian. Dan mengambil cuti selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 18-22 Oktober 2021.

Pemberian sanksi bagi PNS yang menambah hari libur saat peringatan Maulid Nabi ini diungkapkan Kemenpan RB dalam sebuah twit pada akun Twitter resminya, Selasa (12/10). ”Pemerintah telah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tanggal 20 Oktober 2021. Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, ASN dilarang bepergian dan cuti selama 18-22 Oktober 2021,” demikian keterangan Kemenpan RB.

Kebijakan tersebut dikecualikan bagi ASN/ PNS yang sedang mengambil cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti dengan alasan penting lainnya. Adapun larangan cuti dan bepergian bagi ASN/ PNS diatur dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Surat edaran yang ditandatangani Menpan RB Tjahjo Kumolo itu diterbitkan jauh hari sebelum keputusan pergeseran hari libur Maulid Nabi yaitu pada Jumat, (25/6). Ada lima poin dalam SE tersebut.

Terkait hukuman disiplin, terdapat pada poin keempat huruf B tentang disiplin pegawai. Berikut bunyinya: ’Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja’.

Jika merujuk pada PP yang tertulis dalam SE tersebut maka terdapat tiga jenis hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar; yaitu hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, tingkatan sanksi yang akan diberikan tergantung penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

”Pemberian sanksi merupakan wewenang dari PPK Kementeran/ Lembagga dan instansi terkait. Mengenai tingkatan, tergantung dari catatan para ASN yang melanggar,” ujar Satya, Kamis (14/10).

Rincian hukuman atau sanksi yang dikenakan. Hukuman disiplin ringan untuk PNS terdiri dari:
  • Teguran lisan
  • Teguran tertulis, dan
  • Pernyataan tidak puas secara tertulis.
  • Kemudian, hukuman disiplin sedang untukPNS terdiri dari:
  • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
  • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan
  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
Sedang jenis hukuman disiplin tingkat berat untuk PNSsebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari:
  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
  • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  • Pembebasan dari jabatan
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (ifa/han)

Sumber: Kontan

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: