Polres Magelang Gelar Diskusi Soal Ojol, Begini Hasilnya

BNews—MUNGKID— Polres Magelang gelar Focus Group Disscussion (FGD) terkait Angkutan Online, Sepeda Motor Sebagai Angkutan Umum Dan Dana Reservasi Jalan kemarin Rabu (11/4). Hal ini dilakukan guna mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang ada.

 

Acara dilaksanakan ruang rapat Mako Polres Magelang ini dihadiri Rahmat Hendro Saputro, SH (Ahli Bidang Hukum), Djoko Tjahyono (Ahli Bidang Tranportasi), Setya Budi Waspada, S.H. (Kasat Lantas Polres Magelang), Suyanto (KBO Satlantas Polres Magelang), Ahmad Situmeang (Pemerhati Lalu Lintas), Setyo (Kasubag Hukum Polres Magelang), Jeminten (Pemerhati Lalu Lintas) dan sebagai moderator Abdul Rachman Virga S.Tr.K.

 

“Selain menggali informasi terkait trasportasi online, kami gelar FGD ini juga untuk mengetahui atau memahami permasalahan dari keragaman perspektif yang ada di masyarakat mengenai permasalahan yang ada,” ungkap Kasat Lantas Polres Magelang AKP Budi Waspadapada rilsnya (13/4).

 

“Dengan harapan dapat menghasilkan ide untuk kepentingan atau penyelesaian masalah tersebut sehingga menciptakan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Magelang khususnya dan Indonesia pada umumnya,” imbuhnya.

 

Kita ketahui bersama bahwa  yang terjadi di Indonesia sekarang ini alat transportasi berbentuk online sudah menjamur. Jenis transportasi baru ini disambut positif oleh masyarakat Indonesia.

 

DPD PKS Magelang Ramadhan

“Namun keberadaan transportasi online di masyarakat masih banyak menyimpang dari aturan hukum yang sudah berlaku, Muncul adanya usulan bahwa perlu diadakan revisi UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian disusul diterbitkannya Permenhub 108 tahun 2017 oleh Kementrian Perhubungan,” papar AKP Budi Waspada.

 

Dalam FGD tersebut telah menghasilkan beberapa pernyataan sikap maupun dari pendapat, antara lain : kembangan teknologi wajib kita dukung menuju ke arah pertumbuhan negara yang positif, termasuk pengaruhnya di bidang transportasi, Penerimaan perkembangan teknologi tersebut kita sambut dengan hangat namun jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

 

Sementara Rahmat Hendro Saputro seorang Ahli hokum yang ikut serta dalam FGD tersebut mengatakan bahwa dari masukan masyarakat yang kita bahas dalam FGD ini maka segala permasalahan pada angkutan online sudah diakomodir dengan Permenhub 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Tidak Perlu adanya Revisi Undang-Undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

 

“Angkutan online sudah diatur dengan jelas di Permenhub 108 tahun 2017 yang mana merupakan penjabaran dari UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Meskipun demikian, kami mendesak pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) guna mendukung Permenhub 108 tahun 2017 yang mengakomodir kearifan lokal” katanya.

 

“Tujuannya adalah menyesuaikan kondisi, karakteristik dan perkembangan wilayah yang berbeda-beda,” imbuhnya.

 

Kami berharapan dari peserta FGD yang mewakili masyarakat ini adalah Kemenhub kemudian diteruskan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya menerbitkan aturan, namun harus bisa dengan tegas tanpa ragu melakukan penindakan kepada pelanggar Permenhub 108 tahun 2017. “Hal ini juga untuk mewujudkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dengan trayek yang berupa keamanan, keselamatan, kenyamanan, ketejangkauan, kesetaraan dan keteraturan bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa, kami menolak sepeda motor sebagai angkutan umum. Guna mewujudkan keselamatan berkendara sudah selayaknya jalan memiliki kondisi yang baik,” tandasnya.

 

Sedangkan Ahmad Situmeang seorang Pemerhati Lalu Lintas juga menyampaikan bahwa Kondisi yang baik tersebut dapat didukung oleh dana preservasi yaitu dana khusus untuk pembuatan dan pemeliharaan jalan. “Namun, kondisi jalan saat ini masih banyak yang belum layak untuk mewujudkan keselamatan berkendara,” ungkapnya yang juga ikut dalam FGD tersebut.

 

“Kami mendesak pemerintah lebih transparan terhadap segala informasi mengenai pengelolaan dana preservasi jalan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: