Rugikan Petani, PKB Tolak Kenaikan Cukai Tembakau
BNews—MERTOYUDAN— Rencana kenaikan cukai tembakau oleh Kementrian Keuangan terus mendapat penolakan. Kali ini, DPP PKB menyatakan sikap akan memperjuangkan pembatalan rencana kenaikan cukai hingga 23-35 persen itu.
“Kami bersama perwakilan petani tembakau dari lima Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten,Temanggung dan Wonosobo, menyatakan sikap menolak keras rencana Kementerian Keuangan untuk menaikan cukai rokok. Cukai tembakau sebesar 23 persen dari harga jual harga eceran rokok sebesar 35 persen. Karena ini akan membunuh industri tembakau, mematikan petani tembakau serta para pekerja yang bekerja di pabrik rokok,” kata Ketua DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan dan Migran, Dita Indah Sari dalam rembuk Pekerja dna Petani Tembakau, siang tadi (19/9).
Menurutnya, besaran kenaikan tersebut dinilai tidak rasional. Juga memberatkan. “Jadi kami, minta agar besaran kisaran cukai dikurangi, diperkecil supaya bukan kami petani tembakau tidak berat agar kami bisa tetap hidup,” katanya.
DPP PKB, kata dja bersama perwakilan para petani tembakau juga minta agar ada pengaturan kembali, tata niaga dan tata kelola distribusi perdagangan tembakau. “Karena selama ini, petani tembakau mendapat harga yang tidak bagus diakibatkan banyaknya broker, rentenir, makelar, yang memainkan harga sehingga harga jual harga tembakau dari petani itu tidak sesuai dengan biaya produksi artinya rugi,” katanya.
Lebih lanjut, Dita meminta agar pola-pola makelar dan broker ditindak tegas dengan melakukan penegakan hukum. Hal ini mengingat praktik tersebut sudah berlangsung sejak lama.
“Yang ketiga, kami minta agar pola-pola makelar dan broker ditindak secara tegas, secara hukum oleh hukum karena ini sudah berjalan lama dan bukan hanya untuk komoditas tembakau ternyata hampir semua komoditi pola distribusi seperti ini,” tegasnya.
“Dan yang terakhir, kami menyerukan kepada para petani untuk berorganisasi. Memperkuat diri dalam berbagai perhimpunan, supaya kita punya daya tawar yang lebih besar terhadap negara dan terhadap pemilik modal terutama dalam soalharga dan kebijakan yang menyangkut pertembakauan,” ujar dia.
Selain menghasilkan butir-butir kesepakatan, DPP PKB bersama DPW PKB Jawa Tengah serta para petani tembakau akan terus melakukan penolakan rencana kenaikan tersebut. Kemudian, akan melobi parti-partai lainnya untuk bersama-sama menolak wacana kenaikan tersebut.
“DPP PKB bersama DPW PKB Jawa Tengah dan para petani tembakau kita akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendesak permintaan ini baik Kementerian Keuangan, DPRD Jawa Tengah, serta DPR RI juga melalui jalur fraksi serta melobi partai-partai politik lain untuk bersama-sama menolak rencana Kementerian Keuangan ini,” pungkasnya. (bn1/wan)
