Tak Perlu Panik! Stok Elpiji di Jawa Tengah Ternyata Masih 6 Kali Lipat dari Normal

BNews-JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan persediaan gas elpiji di wilayahnya dalam kondisi aman. Hingga 7 April 2026, stok elpiji di Jawa Tengah tercatat masih mencapai 14.833 metrik ton atau sekitar enam kali lipat dari kebutuhan normal.

Kepastian itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4/2026).

“Sudah kita lakukan pengecekan ketersediaan elpiji. Ketersediaan elpiji di Provinsi Jawa Tengah sangat cukup,” kata Luthfi.

Menurutnya, dengan jumlah stok yang tersedia saat ini, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir terhadap kelangkaan gas elpiji. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang justru dapat memperkeruh situasi.

“Tidak perlu panik. Saya ulangi, ketersediaan elpiji kita cukup enam kali lipat dari normal,” ujarnya.

Luthfi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan distribusi elpiji; terutama untuk elpiji subsidi 3 kilogram. Langkah ini dilakukan agar distribusi gas bersubsidi benar-benar tepat sasaran sesuai peruntukannya.

Adapun elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga, terutama masyarakat kurang mampu, nelayan dengan kapal di bawah 5 GT, petani penggarap, serta pelaku usaha mikro.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Ia mengingatkan agar gas elpiji subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti usaha berskala lebih besar maupun perusahaan.

“Jangan sampai elpiji 3 kg itu digunakan untuk usaha laundry, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan operasi dan penertiban. Termasuk tindakan ilegal seperti disuntik atau penimbunan. Jadi ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan menjadi tiga hal penting,” jelasnya.

Pengawasan distribusi elpiji di Jawa Tengah, lanjutnya, dilakukan bersama dinas terkait dan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap berbagai praktik ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi di masyarakat.

Secara keseluruhan, jumlah pangkalan elpiji di Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 54.235 lokasi, atau setara dengan 21 persen dari total pangkalan nasional. Sementara untuk pangkalan elpiji 3 kg, rata-rata tersedia sekitar enam unit di setiap kelurahan atau desa.

Dengan sebaran pangkalan yang cukup luas tersebut, Pemprov Jateng menilai akses masyarakat terhadap elpiji seharusnya tetap terjaga. Karena itu, pengawasan distribusi juga melibatkan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.

Luthfi mengatakan, bupati dan wali kota di seluruh Jawa Tengah diminta turut aktif melakukan pengawasan bersama jajaran di wilayah masing-masing. Hal itu penting untuk memastikan distribusi elpiji subsidi berjalan lancar dan tidak disalahgunakan.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Ia juga menegaskan, jika ditemukan pelanggaran seperti penimbunan, penyuntikan tabung, atau praktik lain yang merugikan masyarakat, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

“Apabila ditemukan pelanggaran seperti menimbun, menyuntik, dan sebagainya, maka tindakan tegas akan dilakukan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangani berbagai potensi pelanggaran tersebut, termasuk penindakan hukum jika diperlukan.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan aparat kepolisian dalam memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar.

Menurut Fanda, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan Pertamina sangat penting untuk memastikan penyaluran elpiji maupun BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

“Kami mengimbau untuk bijak menggunakan energi, hemat menggunakan energi, dan kita memastikan penggunaan energi tidak sia-sia,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan di lapangan. Jika menemukan dugaan praktik ilegal terkait distribusi elpiji, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

Dengan pelibatan masyarakat, diharapkan pengawasan distribusi elpiji subsidi di Jawa Tengah dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap aman dan terjaga. (*)

About The Author

BNews 2

See author's posts