Tanggul Sungai Plumbon Jebol, Pemerintah Siapkan Huntara dan Pelebaran Sungai di Semarang
- calendar_month Sel, 19 Mei 2026
Sungai Plumbon Semarang Jebol, Pemprov Jateng Siapkan Penanganan Darurat Hingga Jangka Panjang
BNews-JATENG – Pemerintah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang terkait jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Penanganan tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon saat ini telah tertangani dan kondisi genangan air sudah surut.
Hal itu disampaikan saat meninjau lokasi dan mengikuti rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto di Kota Semarang, Selasa (19/5/2026).
Menurut Suharyanto, BBWS Pemali-Juana telah melakukan langkah darurat dengan menutup titik sumber banjir dan memperbaiki tanggul yang jebol secara sementara.
“Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama,” katanya.
Ia menjelaskan, seluruh masyarakat terdampak banjir saat ini telah tertangani dengan baik, termasuk warga yang mengungsi di rumah kerabat maupun keluarga.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
“Pemprov Jateng dan Pemkot sudah memberikan bantuan. Kami juga secara simbolis memberikan bantuan awal untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih dan sebagainya. Nanti kalau kurang akan kita tambah,” ujarnya.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga mulai menyiapkan hunian bagi warga terdampak.
Suharyanto mengatakan, pascarapat tersebut Pemerintah Kota Semarang akan menentukan lokasi dan menghitung kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara).
Pembangunan huntara nantinya akan difasilitasi oleh BNPB sebagaimana penanganan bencana di sejumlah daerah lain di Jawa Tengah.
Sementara bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara akan didata dan mendapatkan bantuan biaya sewa rumah; sebesar Rp600 ribu per bulan hingga hunian tetap selesai dibangun.
“Baru kemudian dipikirkan soal hunian tetap, khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula; karena berpotensi terdampak bencana serupa,” jelas Suharyanto.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki; Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana mulai tingkat desa hingga provinsi.
Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) langsung bergerak cepat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing saat terjadi bencana.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
“Seperti yang hari ini dilakukan di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, kemudian Dinas Ketahanan Pangan turun memberikan bantuan bahan pokok penting, Dinas PUPR memberikan bantuan alat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menyerahkan bantuan secara simbolis dengan total nilai mencapai Rp124 juta.
Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan nonmakanan senilai Rp10,096 juta dari BPBD Jawa Tengah; bantuan logistik senilai Rp73,039 juta dari Dinas Sosial, serta bantuan 1 ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp15,75 juta dari Dinas Ketahanan Pangan.
Selain itu, Dinas Kesehatan turut memberikan paket obat-obatan senilai Rp11,77 juta serta layanan dokter spesialis keliling (Speling). Sedangkan Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan tas dan perlengkapan sekolah senilai Rp13,35 juta bagi warga terdampak banjir. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar