Warga Bandel, Satpol PP dan Polres Magelang Banyak Bubarkan Hajatan

BNews—KOTA MUNGKID— Pemerintah melarang resepsi pernikahan digelar selama masa PPKM Darurat Jawa Bali yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Namun, sepanjang pembatasan ini, masih ada warga Magelang yang bandel dan tetap ngeyel menggelar hajatan dengan mencuri kesempatan dengan harapan tidak ketahuan petugas.

Padahal, larangan ini tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 19 Tahun 2021. Tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali.

Dalam aturan ini, termuat pasal terkait larangan menggelar resepsi pernikahan. ”Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama masa PPKM Darurat,” tulisnya dikutip Borobudur News dari salinan dokumen Inmendagri tersebut, Rabu (14/7).

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang Margono mengatakan, menyesuaikan aturan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan aturan untuk melarang setiap penyelenggaraan hajatan. Meski demikian, dalam pelaksanaan di lapangan warga tetap berupaya mencuri-curi kesempatan.

”Saat ditemui di lapangan, warga mengaku sudah memahami aturan. Namun, karena alasan sudah merencanakan kegiatan sejak lama. Mereka tetap ingin berspekulasi dan berharap tidak ketahuan aparat,” ujar Margono seperti disitat Kompas, Rabu (14/7).

Selama tanggal 3 sampai 12 Juli 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang menindak dua acara hajatan. Satu acara hajatan adalah resepsi pernikahan di salah satu restoran di Kecamatan Mungkid dan hajatan lainnya adalah acara syukuran kehamilan.

Adapun petugas Polres Magelang telah membubarkan dua acara hajatan; yaitu acara resepsi pernikahan di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur dan acara syukuran pernikahan atau ngunduh mantu di Kecamatan Ngluwar.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DI SINI)

Kepala Subbagian Humas Polres Magelang Iptu Abdul Muthohir mengatakan, pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran dengan membubarkan acara hajatan yang digelar masyarakat. Hajatan, utamanya resepsi pernikahan, rentan menimbulkan penularan Covid-19 karena memicu kerumunan.

”Kerumunan dalam acara pernikahan berpotensi menimbulkan munculnya kluster penularan baru,” ujarnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi meminta masyarakat bersabar dan tidak mengajukan izin penyelenggaraan hajatan selama masa PPKM Darurat. Agar bisa mendapatkan kepastian apakah acara hajatan tersebut diizinkan atau tidak, lebih baik warga menunggu hingga tanggal 20 Juli.

”Sementara ini kami tidak bisa memutuskan apa-apa karena kami sendiri belum tahu apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak,” ujarnya.

Diketahui, jika sebelumnya acara hajatan diperbolehkan digelar dengan jumlah tamu maksimal 50 orang, selama masa PPKM darurat, pemerintah daerah melarang penyelenggaraan beragam acara hajatan. Resepsi pernikahan dilarang dan acara pernikahan hanya bisa dilaksanakan sebatas acara akad dengan jumlah tamu maksimal sepuluh orang.(ifa/han)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: