Anggaran Fantastis! Pemerintah Bangun 10 Jalan Tol dan 15 Bendungan Sekaligus di 2026

BNews–NASIONAL– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memprioritaskan pembangunan 10 proyek jalan tol pada tahun 2026.

Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Dari total 16 proyek jalan tol yang digarap; dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hanya 10 proyek yang masih dalam proses pembangunan.

Adapun daftar lengkap 10 proyek jalan tol yang menjadi fokus pembangunan 2026, yaitu Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM), Tol Serang–Panimbang.

Lalu Tol Semarang–Demak, Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo, Tol Kediri–Tulungagung, Tol Probolinggo–Banyuwangi; Tol Jakarta–Cikampek II Selatan; Tol Yogyakarta–Bawen, Tol Akses Pelabuhan Patimban, dan Tol JORR Elevated Cikunir–Ulujami.

Pemerintah juga akan membentuk skema KPBU baru untuk sektor infrastruktur.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, menyebutkan bahwa sesuai arahan Menteri PU Dody Hanggodo, dukungan konstruksi dari pemerintah dalam skema KPBU tidak lagi diberikan.

“Pak Menteri sudah menegaskan untuk KPBU tidak ada dukungan pemerintah dukungan konstruksinya. Jadi harus kita mengandalkan dari tarif,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2024).

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan dukungan dalam bentuk pengembangan kawasan. Dengan strategi ini; proyek jalan tol diharapkan ramai pengguna sehingga mampu memberikan pengembalian modal signifikan kepada badan usaha.

“Artinya supaya dapat benefit dari pengembangan kawasan untuk meningkatkan tarif tol sampai mengurangi konsesi,” jelasnya.

Sementara itu, proyek jalan tol yang sedang disiapkan untuk dilelang antara lain Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi dan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci).

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah juga merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 28,19 kilometer.

Selain itu, akan dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 kilometer, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 kilometer, serta pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter.

Untuk mendukung program tersebut, pagu indikatif Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 telah disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 70,86 triliun.

Persetujuan ini ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan mitra kerja di Gedung DPR Senayan, Kamis (10/7/2025).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa struktur anggaran masih difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan jaringan irigasi; serta normalisasi sungai untuk mitigasi banjir.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Karena kami mendapatkan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025 dan seterusnya harus dapat mewujudkan swasembada pangan, sehingga fokusnya memperkuat irigasi, baik irigasi primer, sekunder hingga tersier serta infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

Dari pagu Rp 70,86 triliun tersebut, Kementerian PU mengalokasikan Rp 31,80 triliun untuk bidang Bina Marga.

Anggaran ini mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 152 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan 1.113 kilometer, preservasi jembatan 29.241 meter, penggantian jembatan 51 meter, pembangunan flyover/underpass 362 meter, serta pembangunan jalan tol 26,54 kilometer.

Bidang sumber daya air mendapat alokasi Rp 20,51 triliun. Dana ini dipakai untuk pembangunan jaringan irigasi 2.000 hektar; rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir sepanjang 16 kilometer, pengaman pantai 4 kilometer; penyediaan air baku 0,3 meter kubik per detik, dan pembangunan 15 bendungan yang sedang berlangsung.

Bidang Cipta Karya dialokasikan Rp 4,11 triliun, di antaranya untuk memperluas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 6.731 sambungan rumah, pengelolaan air limbah 400 KK, serta pembangunan satu gedung baru.

Selanjutnya, bidang Prasarana Strategis mendapat alokasi Rp 13,53 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membangun 1.000 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah; 100 Sekolah Rakyat, 5 perguruan tinggi, serta infrastruktur prasarana ekonomi, olahraga; cagar budaya, kesehatan, peribadatan, dan prasarana strategis lainnya.

Sementara itu, Rp 0,91 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen, termasuk gaji pegawai dan operasional kantor.

Namun, berdasarkan exercise mandiri, Kementerian PU masih membutuhkan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 68,88 triliun, terdiri dari Rp 65,28 triliun untuk program teknis—termasuk padat karya berbasis masyarakat—dan Rp 3,6 triliun untuk program dukungan manajemen. (*/kompas)

About The Author