Buruh Magelang Demo Tolak Besaran UMK

BNews-MUNGKID- Ratusan buruh tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Magelang mendatangi kantor Pemkab Magelang hari ini (28/10). Mereka melakukan aksi damai menolak rencana Upah Minumum Kabupaten (UMK) tahun 2018.

UMK Magelang 2018 di rencanakan sebesar Rp 1.748.000 dari UMK tahun 2017 sebesar Rp 1.549.000.”Kami menolak rencana UMK tersebut karena yang pertama kami FKSPN tidak pernah diajak ikut dalam perundingan upah,” ungkap Ketua DPD FKSPN Rahmad Irianto.

Pihak FKSPN pun sudah melakukan survey di beberapa pasar di Magelang pada bulan Oktober ini dengan hasil survey keluar angka Rp 1.859.504 dan secara nasional inflansi sebesar 3,72 % dan PDRB sebesar 4,99 %.”Dari perhitungan tersebut nilai KHL, Inflansi dan PDRB maka didapat nilai UMK Rp 2.021.467 yang menjadi usulan UMK dari FKSPN hari ini,” imbuhnya.

Rombongan buruh berasal dari lima Perusahaan Usaha di Kabupaten Magelang juga menuntut bertemu Bupati Magelang untuk melakukan audensi dimana sebelumya rombongan ini telah menyerahkan surat hasil survey ke Disnakertransos Kabupaten Magelang sebelum ke Pemkab Magelang.”kami menuntut bertemu bupati Magelang untuk audensi dan menyampaikan usulan kami,” tegasnya.

 “Kami akan terus kawal usulan kami hingga ke Provinsi dan Gubernur Jawa Tengah juga harus tahu dan ikut memberi masukan ke Pemda Magelang,”terangnya.

Tidak berselang lama perwakilan pengurus FKSPN diterima pihak Pemkab Magelang di dalam kantornya. Sebanyak 10 perwakilan ditemui oleh asisten dua Agung Trijaya di dampingi dari Kepala Dinas Disnakertransos Endot Sudianto di ruang cemerlang Pemkab Magelang.

Sebelumnya perwakilan aksi sudah melakukan aksi orasi di depan Pemkab Magelang dengan menggelar spandung dan membawa puluhan tulisan tuntutan mereka. Dan saat audiensi perwakilan FKSPN juga sudah memberikan presentasu hasil survey mereka karena berdasarkan Undang-Undang pasal 88 ayat 4 tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013 menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Asisten dua Agung Trijaya menerangkan usulan dari FKSPN kami terima dan akan segera sampaikan ke Bupati Magelang karena saat ini tidak bisa menemuinya.”Kami akan sampaikan masukan FKSPN dan akan melakukan pengajian ulang secepatnya,” katanya.

“Saya harap kawan-kawan FKSPN juga bersabar karena semua da peraturan dan prosedurnya tidak bisa langsung memutuskan,” pungkasnya. (bsn)

Baca juga Klik :

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: