Kenapa Ekonomi Terlihat Baik, Tapi Dompet Rakyat Terasa Tipis?

BNews-OPINI- Perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini kerap menghadirkan dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, angka-angka makro menunjukkan kondisi yang stabil, sementara di sisi lain, pengalaman masyarakat sehari-hari justru menggambarkan realitas yang tidak selalu sejalan.

Di tengah perbedaan tersebut, masyarakat berada pada posisi yang unik. Tidak semua membaca laporan ekonomi, namun sangat merasakan dampak ketika harga kebutuhan pokok seperti beras mulai meningkat.

Di level makro, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa fondasi ekonomi Indonesia relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen, inflasi terkendali sekitar 2,5–3 persen, serta rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 38–40 persen. Cadangan devisa pun dinilai cukup untuk membiayai impor lebih dari enam bulan. Dalam perspektif teknokrasi, kondisi ini menunjukkan ekonomi yang stabil.

Penilaian serupa juga disampaikan lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Indonesia dinilai cukup tangguh menghadapi tekanan global, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti produktivitas yang stagnan, ketergantungan pada komoditas, hingga ketimpangan ekonomi.

Namun demikian, kondisi ekonomi tidak hanya dapat diukur melalui angka.

Di lapangan, khususnya di pasar tradisional dan rumah tangga kelas menengah ke bawah, realitas yang dirasakan sering kali berbeda. Meskipun inflasi tercatat rendah, kenaikan harga bahan pokok seperti beras, telur, dan cabai terasa lebih cepat. Akibatnya, banyak keluarga mulai menyesuaikan pola konsumsi, bukan karena pilihan, tetapi karena keterbatasan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah ekonomi Indonesia benar-benar dalam kondisi baik, atau justru sedang mengalami tekanan?

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DIISINI (KLIK)

Di sisi lain, terdapat realitas lain yang kerap luput dari perhatian, yakni ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Di wilayah perdesaan, aktivitas ekonomi tidak selalu berbasis transaksi pasar. Banyak keluarga memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, mulai dari hasil pertanian, peternakan kecil, hingga perikanan sederhana. Sebagian hasil produksi tidak dijual, melainkan dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini menunjukkan adanya sistem ketahanan yang telah terbentuk secara alami. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 12–13 persen terhadap PDB nasional, namun menyerap sekitar 27–30 persen tenaga kerja. Selain itu, sekitar 40 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perdesaan.

Hal ini menegaskan bahwa desa masih menjadi penopang penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama saat terjadi gejolak.

Ketahanan tersebut bukanlah hasil kebijakan semata, melainkan warisan praktik hidup yang telah berlangsung lintas generasi. Tradisi bertani, beternak, dan memanfaatkan pekarangan menjadi bagian dari sistem bertahan hidup masyarakat desa.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DIISINI (KLIK)

Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan.

Padahal, jika dikelola dengan baik, desa dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan lahan secara produktif melalui sistem pertanian terpadu.

Konsep seperti klaster pangan desa mandiri dapat menjadi solusi konkret. Melalui pendekatan ini, satu desa dapat dikembangkan menjadi pusat produksi berbasis potensi lokal dengan dukungan pembiayaan, teknologi, serta akses pasar.

Peran pemerintah dalam hal ini tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menghubungkan berbagai aspek, mulai dari produksi hingga distribusi.

Di sisi lain, program reforma agraria juga perlu dilanjutkan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Tanah yang telah didistribusikan harus dikelola secara produktif agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tantangan dalam implementasi tentu tidak ringan. Mulai dari birokrasi, akses pembiayaan, hingga distribusi hasil produksi masih menjadi kendala yang perlu diatasi secara bersama.

Namun demikian, penguatan ekonomi desa tetap menjadi langkah strategis. Selain menjaga ketahanan pangan, upaya ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, mengurangi urbanisasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, keseimbangan antara angka dan realitas menjadi kunci. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu tercermin dalam data, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Di sinilah peran kebijakan menjadi penting, yakni memastikan bahwa pembangunan tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Oleh : Mahasiswa Program Doktor Hukum UAI, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra- Azis Subekti

About The Author

BNews 2

See author's posts