Korban Tanah Longsor di Salaman dan Windusari Dibangunkan Rumah

BNews–MUNGKID– Sembilan Hunian Tetap (Huntap) akan dibangun di Salaman dan Windusari. Bangunan itu diperuntukkan bagi korban tanah longsor yang rumahnya hilang dan tak lagi bisa ditempati.

Keputusan tersebut berdasarkan Laporan Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang terkait permohonan persetujuan hibah milik daerah. Dimana hal tersebut telah dibahas pada tanggal 4 dan 7 Februari 2020 kemarin.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang, Prihadi dijelaskan dalam surat tersebut bahwa pembangunan Huntap akan dilaksanakan di Lokasi Huntap Desa Margoyoso Salaman dan Genito Windusari. Karena beberapa rumah warga terkena bencana tanah longsor pada tahun 2014 dan 2015 silam.

Untuk Huntap di Desa Margoyoso diperuntukan untuk korban bencana tanah longsor yang terjadi di lereng perbukitan menoreh, tepatnya pada ruas jalan Salaman-Purworejo Desa Margoyoso. Di lokasi tersebut terdapat 3 rumah warga terdampak.

Sedangkan Huntap Desa Genito direncanakan untuk warga terkena dampak longsor pada tahun 2014. Dimana ada 2 rumah di Dusun Sabrang Desa Genito berpotensi tanah longsor yang membahayakan penghuninya

Didasari hal tersebutlah, telah dilakukan pengkajian oleh BPBD Kabupaten Magelang bersama OPD terkait. Dan telah disepakati bagi warga terdampak ataupun berpotensi tinggi tersebut akan dibangunkan Huntap di lokasi lebih aman.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)
Loading...

Pembangunan tersebut akan dilaksanakan, diaman sebelumnya sudah melalui proses penentuan lokasi dan pengadaan tanah oleh BPBD mulai dari tahun 2015 dan 2017. Untuk penentuan lokasi ini telah berpedomanan pada ketentuan persyaratan yakni FS dan DED.

Pelaksanaan pembangunan Huntap akan dilaksanakan leh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magelang. Dimana akan menggunakan dana APBD Kabupaten Magelang tahun 2018.

Untuk rincian Huntap yakni 5 unit di Desa Margoyoso Salaman dan 4 unit di Desa Genito Windusari. Dan bangunan tersebut sudah tercata di DPPKAD sebagai asset milik daerah, yang nantinya diserahkan kepada warga yang terdampak.

Anggaran total kurang lebih mencapai 1 miliar rupiah ini akan segera dilaksanakan sambil menunggu proses mekanismenya. Namun Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang memiliki beberapa kesimpulan dan saran.

Yang pertama Komisi 1 DPRD sepakat akan hal tersebut, kedua sambil menunggu mekanisme huntap berproses, bagi calon penerima untuk berproses dan menempati terlebih dahulu.

Ketiga Komisi 1 DPRD mendorong Pemda untuk segera menyusun SOP atau parameter calon penerima. Dan keempat Pemda harus mengkaji terkait biaya peralihan status tanah dari hak pakai menjadi hak milik. (bsn)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: