Kunjungi API Ponpes Tegalrejo Magelang, Menag Sampaikan Hal Ini
- calendar_month Jum, 6 Feb 2026
Menag RI, KH. Nasaruddin Umar, dan Pengasuh API Ponpes Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang, KH. Muhammad Yusuf Chudlori, Jumat (6/2/2026)
BNews–MAGELANG– Menteri Agama Republik Indonesia, KH. Nasaruddin Umar, melakukan kunjungan ke Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren (Ponpes) Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Jumat (6/2/2026).
Kedatangan Menag disambut oleh Pengasuh API Ponpes Salaf Tegalrejo, KH. Muhammad Yusuf Chudlori atau yang akrab disapa Gus Yusuf, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Magelang Dr. H. Hanif Hanani beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yusuf menyampaikan beberapa hal kepada Menag, khususnya tentang sektor pendidikan agama, terutama nasib guru-guru di madrasah.
“Nasib guru-guru madrasah terkait pengangkatan PPPK. Saya harap Kemenag bisa membuat semacam peraturan menteri terkait nasib guru madrasah swasta, khususnya yang mengabdi di yayasan-yayasan swasta, sekolah-sekolah swasta,” kata Gus Yusuf, Jumat (6/2/2026).
Dia berharap, ada perhatian khusus kepada para guru di madrasah-madrasah swasta, apalagi sudah banyak yang mengabdi hingga puluhan tahun.
“Setelah Kemenag tidak lagi menangani haji, kami berharap Kemenag lebih konsentrasi di bidang pendidikan keagamaan baik infrastruktur yang masih memprihatinkan terlebih nasib guru-guru,” harapnya.
Selain itu, kata Gus Yusuf, dirinya menyampaikan terkait percepatan sertifikasi dan INPASSING tanpa melalui PPG, bagi guru-guru yang sudah memiliki Nomer Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan sudah terdaftar di Simpatika/Emis Kemenag.
“Itu kan sudah lama mundur-mundur terus. Menurut saya ini saya yakin sejalan dengan programnya Presiden. Pak Prabowo itu sangat concern terhadap pendidikan,” katanya.
IKUTI BOROBUDUR NEWS di GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)
Menag RI, KH Nasaruddin Umar menegaskan komitmen Kemenag di bawah kepemimpinan Presiden untuk memberikan perhatian lebih terhadap institusi pesantren. Salah satunya dengan hadirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren.
Selain itu juga terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Dia menyebut, hampir 800 ribu guru masih berstatus non-ASN.
“Ada perhatian besar dari Pak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Tapi tidak bisa (diangkat) sekaligus karena jumlahnya hampir 800 ribu guru,” ujarnya.
“Pengangkatan ini kita cicil ya mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak. Kami tetap berjuang,” sambungnya.
Dia menyatakan tengah berupaya keras menyetarakan status guru madrasah dengan guru sekolah umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Pak Presiden ke depan ini, beliau ingin tidak ada perbedaan lagi antara (guru) pesantren dengan sekolah (umum). cuman nanti ada tahapan-tahapan terkait sertifikasi,” ujarnya. (mta)
About The Author
- Penulis: BNews 7
Saat ini belum ada komentar