Panwaskab Hanya Himbau Mobil Angkutan Lepas Branding Kampanye

BNews—MUNGKID— Sudah banyaknya alat peraga kampanye (APK) dengan jenis Sticker  atau Branding tertempel di angkutan umum di wilayah Kabupaten Magelang akhir-akhir ini. Hal ini membuat Panwas Kabupaten Magelang meminta stiker atau branding tersebut segera dilepas.

 

Pasalnya angkutan umum merupakan sarana dan prasarana umum sehingga menutup body mobil sehingga melanggar aturan.”Hal tersebut jelas  melanggar UU no 7 tahun 2017, UU no 10 tahun 2016, PKPU 4 tahun 2017, Perbawaslu 12 tahun 2017. PKPU 4 tahun 2017 mengatur bahwa bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, paslon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk tujuan kampanye,” ungkap Ketua Panwaskab Magelang M.Habib.Sholeh (8/3).

 

Disebutkan Pasal 23 PKPU 4 tahun 2017 menyatakan poster yang boleh disebarkan paslon dan tim sukses maksimal berukuran 40 cm x 60 cm. Adapun sesuai pasal 26 PKPU 4 tahun 2017 stiker yang dicetak dan disebarkan maksimal 10 cm x 5 cm. “Sedangkan di pasal 26 ayat 2 point g dinyatakan menyatakan bahan kampanye berupa stiker dilarang ditempel di sarana dan prasarana public,” imbuhnya.

Diketahui bersama untuk  ukuran stiker atau branding yang terpasang di mobil angkutan umum saat ini juga melebihi ketentuan.”Sticker tersebut harus dilepaskan, dan Mobil angkutan umum adalah sarana publik sehingga tidak seharusnya dijadikan media kampanye,” terangnya.

 

“Kami sudah sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Dishub dan Polres Magelang serta Para paslon dan tim sukses diminta untuk segera mencopot sendiri stiker dan atau branding mobil angkutan umum,” tandasnya.

 

Sebelumnya, semua peraturan dan ketentuan ini juga sudah dibahas dalam rakor antara Panwaskab Magelang, KPU Kabupaten Magelang, Dishub Kabupaten Magelang dan Polres Magelang serta Ketua Panwascam dari 21 Kecamatan. “Kaca mobil angkutan umum tidak boleh dipasangi stiker karena bisa menutup pandangan, hal ini juga melanggar UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” ungkap Staf Angkutan Dishub Kabupaten Magelang Bagus Istianto saat itu.

 

Sedangkan Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffuddin menjelaskan pihaknya sudah mengeluarkan Keputusan KPU no: 11/PP.02.3-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2018.”Kami telah terima surat dari Panwaskab terkait hal ini, dan akan segera kami tindak lanjuti,” katanya.

 

Sedangkan Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwaskab Magelang Fauzan Rofiqun mengatakan bahwa pihak Panwaskab sudah menerima data tiga angkutan umum.”Ketiga angkutan umum ini dengan Nomor Polisi  AA 1393 AB, AA 1040 AA, dan AA 1328 CB, dan kami masih terus melakukan pengawasan dilapangan dan akan mendata jika terdapat pelanggaran serupan,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: