Pelaku Wisata Borobudur Suarakan Penanganan Borobudur Belum Melibatkan Masyarakat

BNews–MAGELANG– Bangunan Megah yang di dirikan pada abad ke-8 Masehi itu masih berdiri kokoh hingga hari ini, keagunganya tetap mempesona tak lekang oleh zaman. Di didirikan oleh Maharaja Samaratungga (820-840 M), dengan arsitektur oleh seorang pemuda dari wangsa Sanjaya yang beraliran Hindu Syiwa bernama Gunadarma.

Peresmian Candi Borobudur adalah pada masa  pemerintahan Ratu Pramodhawardhani, setelah dia diangkat menjadi Raja dari  wangsa Syailendra yang beragama Budha Mahayana. Sedangkan  Gunadarma akhirnya menjadi suami dari Ratu Pramodyawardani dengan bergelar Rakai Pikatan.

Gundarma sendiri berasal dari Wangsa Sanjaya, yang beraliran Hindu Syiwa,   musuh bebuyutan Wangsa Syailendra.

Sejarah telah mencatatkan bahwa pada era itu, toleransi beragama sudah ada, bahkan bukan sebuah halangan dalam membina sebuah hubungan keluarga.

Spirit gotong royong dan toleransi inilah yang harus kita lestarikan sebagai sebuah nilai kebaikan hidup yang abadi.

Selain toleransi, pembangunan Candi Borobudur, bicara soal persaudaraan dan kerukunan masyarakat, karena itu adalah modal utama dalam pembangunan.

Meneladani spirit ini, jamaah KOPDARiyah Magelang Raya, sebuah komunitas Netizen dan penggerak kebangsaan lintas iman Magelang kembali mengadakan rutinan kopdar. Acara itu berlangsung pada hari Minggu 17 Juli 2022 di Kampoeng Dolanan Nusantara Sodongan Bumiharjo Borobudur, milik Abbet Nugroho.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Hadir dalam acara tersebut : KH. Yusuf Chudlory , KH. Ahmad Labib Asrori , Camat Borobudur, GM TWC Borobudur, Polsek Borobudur, Danramil Borobudur; Perwakilan Balai Konservasi Borobudur, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Magelang.

Hadir juga  Ketua Lembaga Adat Borobudur,  perwakilan Asosiasi pedagang Borobudur, Perwakilan lintas Agama di Kabupaten Magelang; serta juga sejumlah tokoh masyarakat dan elemen lainya di Wilayah Kabupaten Magelang.

Camat Borobudur, Subiyanto mengatakan bahwa pasca pandemi dan berlakunya berbagai kebijakan di Candi Borobudur; seperti penutupan dan pembatasan kunjungan di Candi Borobudur telah menimbulkan berbagai masalah bagi para pelaku wisata dan masyarakat Borobudur.

“Hal ini terutama masalah ekonomi dan sosial. Namun beliau berharap segala permasahan akan bisa terurai, jika sering diadakan komunikasi semacam ini,” katanya.

Jadi, lanjutnya Ia berharap semua elemen bergerak sesuai dengan kewenangannya, sehingga menghasilkan sinergitas untuk kebaikan bersama.  “Dari sisi Borobudur sebagai pustaka, pemerintah harus bisa menjamin bahwa anak-anak; dan para pelajar bisa mengakses ilmu pengetahuan yang terdapat dalam setiap relief pada dinding Candi. Hal ini karena disana merupakan sumber pengetahuan yang tidak ada habisnya,” paparnya.

Sementara itu, KH. Yusuf Chudlory pengasuh pondok pesantren API Tegalrejo dan juga Ketua DPW PKB Jawa Tengah menyampaikan; bahwa adanya kebijakan pemerintah soal pembatasan Candi jelas sangat berdampak sangat signifikan. Khususnya bagi masyarakat dan para pelaku usaha wisata di Sekitar Borobudur.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

“Maka pembatasan ini juga harus jelas sampai kapan ?karena masyarakat dan para pelaku wisata menunggu soal ini,” katanya.

Menurutnya, mengapa sektor pariwisata ini sangat penting harus segera diperhatikan, karena disaat sumber kekayaan alam berkurang, maka sektor wisata yang akan menjadi ujung tombak dalam penerimaan devisa negara.

“Yang juga tidak kalah pentingnya adalah adanya anggaran yang besar dalam proyek KSPN Borobudur. Hal itu harus dipastikan bahwa progam ini bisa dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat; tidak hanya fokus kepada pembangunan fisiknya saja namun juga sumber daya manusianya,” ungkapnya.

Menurutnya kembali, apalah arti dari pembangunan pariwisata, namun masyarakatnya tidak bisa mendapatkan manfaat dari itu semua. “Hal ini bahkan hanya menerima dampak negatif dari adanya pariwisata, terutama soal merosotnya akhlak dan moral,” tegasnya.

Hadir juga KH. Achmad Labib Asrori , yang juga khatib Syuriah PCNU Kabupaten Magelang yang juga merupakan ketua team khusus yang dibentuk PCNU; yang soal menyikapi  Borobudur sebagai tempat Ibadah umat Budha setelah penetapan MOU bersama 4 menteri dan 2 Gubernur beberapa waktu yang lalu.

Ia mengatakan masyarakat sebenarnya mendukung apa keputusan Pemerintah, namun juga harus memperhatikan beberapa aspek  riil yang terjadi di Masyarakat. “Terutama aspek religiusitas , aspek spiritualitas dan juga aspek Sosial ekonomi budaya masyarakat,” katanya.

Bicara Borobudur sebagai tempat ibadah umat Budha, menurutnya Borobudur sebagai tempat wisata dan Borobudur sebagai pusat konservasi, harus dengan treatment yang tepat. “Hal ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bicara konservasi juga tidak boleh meninggalkan kepentingan yang lain,” tambahnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Sedangkan Poedjo Suwarno GM TWC Borobudur, pihaknya sedang berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar Borobudur bisa segera bisa di naiki kembali. Ia juga mendorong percepatan SOP yang dibuat oleh oleh Balai konservasi Borobudur agar segera bisa di sosialisasikan.

Pihaknya sebagai pelaksana dilapangan akan tunduk pada peraturan yang ditetapkan.”Kami juga menerima banyak pertanyaan dari berbagai tour operator; yakni tentang kapan pembatasan naik kecandi Borobudur bisa dibuka, karena jik tidak ada informasi yang jelas.  Banya tour operator yang akan mengalihkan kunjungan ke destinasi lainya, yang berarti pula ini berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi masyarakat,” akunya.

Ia mendorong adanya forum – forum seperti ini, agar masyarakat juga bisa terlibat dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

“Sejalan dengan itu ketua Lembaga Adat Borobudur Jack Priyono juga mensikapi program dan kebijakan di Borobudur; masyarakat sudah tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kebijakan padahal masyarakat merupakan pemangku Borobudur sesungguhnya. Borobudur sendiri merupakan tanah perdikan, dimana berarti masyarakat juga memiliki hak untuk ikut merawat Borobudur, termasuk dilibatkan dalam penetapan semua kebijakan” paparnya juga.

Kegiatan Jamkop ini, merekomendasikan untuk membuat forum  khusus yang terdiri dari segala lapisan untuk mengawal kebijakan yang dibuat pemerintah; dan melakukan pendampingan kepada masyarakat. (bsn)

About The Author