Pemkab Magelang Bakal Sampaikan Aspirasi Pembubaran BPJS ke Pusat

BNews—MUNGKID—Pemerintah Kabupaten Magelang akhirnya menerima Perwakilan Dewan Pimpinan Kabupaten Magelang Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPK-SRMI) untuk duduk bersama. Dalam audiensi, mereka meminta Pemkab Magelang menjembatani aspirasi untuk menuntut Pembubaran BPJS dan mewujudkan Jamkesrata.

Tiga orang perwakilan massa aksi ditemui langsung oleh Pemkab Magelang yang diwakili Asisten 2 Agung Trijaya. Kemudian perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Asisten 2 Pemkab Magelang Agung Trijaya mengungkapkan apresiasi terhadap SRMI karena telah melakukan kontrol terhadap BPJS. Utamanya di lingkup Kabupaten Magelang atas pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, terkait program BPJS, ia menegaskan bila kewenangan tersebut berada di pusat.

”Kami tetap akan menerima (aspirasi), menampung dan menyampaikan ke pemerintah pusat. Terkait solusi usulan itu sangat bagus dan akan kami sampaikan juga,” katanya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DI SINI)

Di Kabupaten Magelang, jaminan kesehatan telah disokong dari berbagai sumber anggaran. Seperti anggaran kesehatan untuk masyarakat bersumber dari APBD kabupaten dan provinsi. Dimana jaminan kesehatan saat itu bernama Jamkesda.

”Namun regulasi terbaru, data penerima Jamkesda harus masuk ke BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujarnya.

Hanya saja, Agung mengakui pekerjaan rumah saat ini adalah terkait permasalahan data penerima. Khususnya masyarakat miskin. Saat ini Dinas Sosial setempat terus melakukan verifikasi dan validasi dengan harapan masyarakat masyarakat yang benar-benar miskin mendapatkan haknya.

”Dinsos saat ini terus bekerja melakukan verifikasi faktual data JKN setiap enam bulan sekali. Agar semakin tepat sasaran,” ucap dia.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Magelang, Dian Meriati menerangkan bila BPJS hanya sebagai pelaksana. Sedangkan kebijakan ada di Pemerintahan Pusat. Sehingga juga perlu dikatahui bila program jaminan kesehatan tersebut didesain untuk masyarakat yang mampu.

”Sedangkan masyarakat miskin masuk kaveran BPJS dalam program JKN tadi.  Dimana pembiayaan dari APBN maupun APBD,” terangnya.

Masih menurut dia, di Kabupatan Magelang sebanyak 77,06 persen masyarakatnya memiliki JKN. Dengan rincian 54 persen dibiayai APBN dan sisanya dari APBD.

”Padahal data sebenarnya warga miskin hanya sebesar 25,4 juta. Namun masuk ke kami sebanyak 134 juta warga. Maka jelas devisit,” paparnya. (bsn/han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: