Kabar Baik Warga Magelang! Pemkab Siapkan Sekolah Kedinasan Gratis, Lulus Bisa Kembali Kerja di Daerah

BNews—MAGELANG— Pemerintah Kabupaten Magelang mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sektor transportasi darat. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan guna membuka kesempatan bagi putra-putri daerah menempuh pendidikan kedinasan secara gratis dan kembali mengabdi di Kabupaten Magelang.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Wakil Bupati Magelang Sahid bersama Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Suharto di Gedung Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jumat (31/7/2026).

Kerja sama tersebut menjadi landasan awal sebelum dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditargetkan mulai direalisasikan pada proses penerimaan taruna tahun ajaran 2027.

Pemkab Magelang Butuhkan Sembilan Tenaga Profesional Transportasi Darat

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, Mashadi, mengatakan kerja sama ini disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi.

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang membutuhkan sedikitnya sembilan tenaga profesional di bidang transportasi darat untuk memperkuat pelayanan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan di sektor transportasi.

“Kami hanya membutuhkan lulusan transportasi darat karena Kabupaten Magelang tidak memiliki bandara, pelabuhan, jalur kereta api maupun transportasi danau. Kebutuhan kami fokus pada pengawas keselamatan transportasi, penguji kendaraan bermotor, dan pelaksana kebijakan transportasi darat,” ujarnya.

Mashadi menjelaskan, setelah penandatanganan MoU, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama BPSDM Kementerian Perhubungan.

Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, penerimaan taruna asal Kabupaten Magelang melalui skema tersebut akan dimulai pada tahun ajaran 2027.

Pendidikan Gratis, Lulus Langsung Mengabdi di Kabupaten Magelang

Pemerintah Kabupaten Magelang menargetkan pembukaan program Diploma IV lebih dahulu pada 2027, kemudian dilanjutkan dengan program Diploma III pada 2028.

Dengan skema tersebut, lulusan pertama diperkirakan mulai kembali mengabdi di Kabupaten Magelang pada 2031 untuk mengisi kebutuhan aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Mashadi mengatakan, program ini diprioritaskan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Magelang, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar dapat memperoleh pendidikan kedinasan tanpa terbebani biaya.

“Ini sesuai petunjuk Bupati, warga Kabupaten Magelang yang lolos seleksi akan dibiayai. Setelah lulus, mereka kembali mengabdi di Kabupaten Magelang. Ini menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan pendidikan sekaligus memenuhi kebutuhan SDM daerah,” kata Mashadi.

Seleksi Tetap Terbuka dan Kompetitif

Meski dibiayai oleh pemerintah daerah, Mashadi menegaskan seluruh proses seleksi tetap dilakukan secara terbuka sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Calon taruna wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi, mulai dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), hingga tahapan lainnya yang ditentukan oleh BPSDM Kementerian Perhubungan.

“Hanya warga ber-KTP Kabupaten Magelang yang akan mengikuti skema kerja sama ini. Mereka tetap bersaing secara terbuka. Kalau lolos, dibiayai pemerintah daerah, kemudian setelah selesai pendidikan kembali bertugas di Kabupaten Magelang,” jelasnya.

BPSDM Kemenhub Miliki 22 Perguruan Tinggi Vokasi

Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, Suharto, menjelaskan bahwa lembaganya saat ini memiliki 22 perguruan tinggi vokasi transportasi yang menyiapkan SDM profesional di bidang transportasi darat, laut, maupun udara.

Ia mengatakan, program pola pembibitan kembali dijalankan sejak 2018 sebagai upaya memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah di sektor transportasi, setelah sebelumnya sempat terhenti akibat perubahan status sekolah kedinasan dan moratorium penerimaan aparatur sipil negara pada awal tahun 2000-an.

Menurut Suharto, kebutuhan tenaga profesional di bidang transportasi terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang jauh lebih cepat dibandingkan pembangunan infrastruktur jalan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut setiap daerah memiliki aparatur yang kompeten dalam menjaga keselamatan transportasi, mengelola lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, kerja sama ini tidak hanya membuka akses pendidikan kedinasan bagi putra-putri daerah, tetapi juga; menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang siap kembali membangun daerahnya sendiri.

Program tersebut sekaligus mendukung visi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam memperluas akses pendidikan tinggi serta mencetak; lebih banyak lulusan yang memiliki kompetensi dan kepastian karier sebagai aparatur pemerintah. (bsn)

About The Author