IKLAN PARTAI HUT DEMOKRAT

Pemkab Magelang Keluarkan Sanksi Bagi Warga Melanggar Protokol Kesehatan, ini Jenisnya

BNews—MAGELANG—Siap-siap warga Kabupaten Magelang menerima sanksi bila melanggar protokol kesehatan. Hal tersebut setelah Bupati Magelang Zaenal Arifin mengesahkan Perbup sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Perbup bernomor 38 Tahun 2020 ini berisi tentang penerapan protokol kesehatan  untuk perorangan, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat serta fasilitas umum.

Peraturan ini berlaku untuk tempat dan fasilitas umum, meliputi perkantoran/tempat kerja, usaha dan industry. Kemudian sekolah/instansi pendidikan, tempat ibadah, terminal, transportasi umum, toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat.

Termasuk juga apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, café, dan restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis, daya tarik wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, gelanggang rekreasi olahraga, area publik dan tempat lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan massa.

Dalam Perbup ini juga dijelaskan terkait sanksi bagi pelanggar yakni dilaksanakan dengan melakukan upaya persuasif dan humanis, memberikan pemahaman dan sosialiasasi, pendataan, penertiban dan atau pemberian sanksi administratif.

Sanksi administratif yang dimaksud, bila perorangan, berupa teguran lisan yakni perintah menghafal empat protokol kesehatan (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).

Kemudian teguran tertulis yakni perintah membuat surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan, yang diketahui oleh kepala desa dengan mengamankan KTP sebelum surat pernyataan dibuat. Sanksi selanjutnya adalah kerja sosial, seperti membersihkan lingkungan selama 15 menit atau seluas 10 meter persegi.

Loading...
Dowload Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Selanjutnya, tindakan yang bersifat edukasi dan membangun jiwa nasionalisme berupa menyanyikan lagu nasional, menghafalkan Pancasila dan atau menyebutkan nama tokoh atau pahlawan Nasional. Kemudian tindakan penertiban nonyustisial antar lain berupa pembubaran atau penghentian kegiatan.

Sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, berupa teguran lisan, teguran tertulis, penertiban seperti penghentian sementara dan pembubaran atau pencabutan izin usaha.

Sementara itu, Kepala Desa, Tanto Heryanto membagikan selebaran perbup tersebut kepada perangkat desanya. ”Peraturan Bupati Magelang ini dapat dipelajari dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat,” katanya, hari ini (2/9/2020). (mta)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: