Purworejo SIap Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020
BNews–PURWOREJO– Pemerintah Kabupaten Purworejo menyatakan siap mengoptimalisasi fasilitas daerah guna mendukung penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Penggunaan sarana, dan prasarana dimungkinkan apabila alokasi penyesuaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum mencukupi.
“Kami siap mendukung suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020,” kata Bupati Purworejo, Agus Bastian (5/6/2020).
Rakor tersebut diikuti oleh Menkopolhukam, Mendagri, DKPP, KPU, Bawaslu, gubernur, bupati, dan wali kota yang daerahnya akan melangsungkan pilkada serentak. Pertemuan jarak jauh tersebut membahas kesiapan pelaksanaan pilkada di sembilan provinsi, dan 270 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Purworejo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu pada 27 Mei 2020, pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Alasannya, tidak ada yang dapat menjamin kapan berakhirnya pandemi Covid-19 di tanah air.
Jika melihat data pemilu negara lain, dari 21 Februari hingga 25 Mei setidaknya ada 92 negara yang telah melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwal. Semua negara yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol standar Covid-19.
“Hampir semua negara pemilunya on schedule dengan menerapkan protokol Covid-19, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, atau hand sanitizer, kampanye melalui virtual. Kita termasuk negara yang terakhir melaksanakan pemilu,” kata Tito.
DOWNLOAD MUSIK MUSIK KEREN (KLIK DISINI)
Untuk itu, KPU diminta optimistis dapat menggelar pilkada serentak pada Desember nanti dengan menerapkan protokol standar Covid-19. KPU juga diminta mulai menjalankan tahapan pilkada pada tanggal 15 Juni 2020.
Tito menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak dengan memperhatikan protokol kesehatan akan berefek pada kebutuhan anggaran tambahan. Untuk itu KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat mengajukan usulan tambahan anggaran.
Namun, sebelumnya perlu dilakukan rasionalisasi anggaran yang tidak dapat digunakan karena pandemi Covid-19. “Kita semua akan menjadi pelaku sejarah, karena dari tahun 1945 kita belum pernah mengalami pemilu yang ada wabah di semua provinsi. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan pemilu ini berlangsung lancar, tanpa konflik, kualitas demokrasi yang baik dan tetap aman dari Covid-19,” pungkasnya. (*/her)