Wabup Magelang Tegas: Tak Ada Toleransi Permainan Harga Pupuk di Atas HET
- calendar_month Sab, 20 Des 2025
Wakil Bupati Magelang Sahid saat menghadiri acara Rembuk Tani dan Sosialisasi Kebijakan Perubahan HET
BNews-MAGELANG – Wakil Bupati Magelang, Sahid, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terus mendampingi; para petani serta tidak mentoleransi adanya oknum yang mempermainkan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun menghambat distribusi pupuk bersubsidi.
Penegasan tersebut disampaikan Sahid saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani dan Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET); Pupuk Bersubsidi yang digelar di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang; bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jumat (19/12/2025).
“Kami ingin memastikan setiap pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak demi mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden,” kata Sahid.
Sahid mengungkapkan, Kabupaten Magelang memiliki potensi pertanian yang sangat besar dengan total luas lahan pertanian mencapai sekitar 81.636 hektare.
Lahan tersebut terdiri atas 25.268 hektare lahan sawah dan 56.368 hektare lahan kering. Sementara luas panen padi tercatat mencapai 31.381 hektare dengan frekuensi tanam lebih dari satu kali dalam setahun.
Selain itu, Kabupaten Magelang juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan pengembangan padi organik terluas di Indonesia.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Melalui program UPLAND, luas lahan padi organik di wilayah ini mencapai sekitar 2.000 hektare. Dengan potensi tersebut, Magelang menjadi salah satu daerah penyangga pangan utama di Jawa Tengah, baik untuk komoditas padi, jagung, maupun hortikultura.
“Namun produktivitas ini sangat bergantung pada kepastian ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi, khususnya pupuk. Kami menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan HET dan penambahan volume pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Melalui forum Rembuk Tani ini, Pemkab Magelang berharap para petani memperoleh pemahaman yang utuh terkait perubahan kebijakan HET; serta mekanisme penebusan pupuk yang kini lebih mudah, cukup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pemerintah daerah juga berharap distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Magelang tetap berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai dengan musim tanam.
Sebagai informasi, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 yang mengubah tata kelola pupuk nasional.
Kebijakan ini menandai pergeseran sistem subsidi dari skema cost plus menjadi market to market, sehingga memungkinkan; penurunan harga pupuk hingga 20 persen tanpa peningkatan subsidi yang signifikan.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui kebijakan tersebut pemerintah menetapkan dua poin utama; yakni penurunan harga pupuk sebesar 20 persen serta pembangunan tujuh pabrik pupuk baru ;oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
“Nilai subsidi pupuk relatif tetap, sekitar Rp45 triliun hingga Rp45,5 triliun, dan kemungkinan hanya naik tipis menjadi sekitar Rp46 triliun. Namun dengan efisiensi dan kebijakan yang tepat, harga bisa turun dan pabrik baru tetap dibangun,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini merupakan hasil kajian mendalam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); yang kemudian disetujui oleh Presiden. Salah satu kunci efisiensi tersebut adalah penyaluran subsidi di awal, sehingga beban bunga pabrik pupuk dapat ditekan secara signifikan.
Dengan sistem baru tersebut, PT Pupuk Indonesia mampu membangun satu pabrik baru setiap tahun, dengan; target lima hingga tujuh pabrik dalam lima tahun, tanpa menambah beban subsidi negara.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa tahun 2025 menjadi; momentum bersejarah bagi sektor pertanian nasional, khususnya dalam tata kelola dan distribusi pupuk.
“Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melakukan deregulasi distribusi pupuk. Petani di seluruh Indonesia akan lebih mudah mengakses pupuk; dan efisiensi yang kami capai akan dikembalikan kepada petani dalam bentuk diskon harga 20 persen,” jelasnya.
Rahmad menambahkan, forum rembuk tani menjadi ruang strategis bagi petani untuk berdiskusi, bertukar pikiran; serta menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan BUMN pupuk, sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan tepat sasaran. (bsn)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar