APBD Jateng 2026 Disisir Ketat! Luthfi Target Efisiensi Besar, Siapkan Penyesuaian Anggaran Rp814 Miliar
- calendar_month Sel, 10 Feb 2026
Jaga Stabilitas Fiskal 2026, Pemprov Jateng Genjot Pendapatan dan Efisiensi Belanja
BNews-JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyusun strategi penguatan fiskal guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 berjalan optimal. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi serta tantangan pendapatan daerah yang semakin kompleks.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2025 menjadi yang terbaik di Pulau Jawa.
Berdasarkan data per 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23,76 triliun, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp23,87 triliun. Terdapat selisih belanja sebesar Rp109,24 miliar.
Namun demikian, kondisi fiskal tetap terjaga berkat realisasi pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar, sehingga posisi kas daerah masih positif dengan sisa anggaran Rp467,70 miliar.
Menghadapi kondisi tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat efisiensi serta menyusun program prioritas pada 2026.
“Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga,” ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA. 2025 dan Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Luthfi menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran guna mencegah defisit maupun pemborosan. Ia juga menyoroti piutang pajak dari sektor opsen pajak yang perlu segera diselesaikan.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Selain penguatan efisiensi internal, Gubernur mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi Pemprov, bukan untuk Gubernur atau Sekda secara pribadi. Orientasinya harus hasil untuk kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno menambahkan bahwa akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci utama menjaga kesehatan anggaran daerah.
Berdasarkan capaian 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,38 persen dari target yang ditetapkan.
Sumarno mengakui terdapat tantangan cukup berat, terutama pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penurunan penerimaan dipengaruhi kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional kendaraan listrik yang membebaskan biaya BBNKB.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal pada 2026, Pemprov Jawa Tengah merencanakan penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar melalui dua langkah strategis.
Pertama, optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, serta Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, dengan menginstruksikan seluruh OPD menyisir ulang program kerja tanpa mengabaikan target kinerja utama.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar