Arbitase, Pilihan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Berasaskan Pancasila

Oleh : Meydora Cahya Nugrahenti, S.H., M.H.

Manusia hidup berdampingan satu sama lain. Dalam kebersamaan tersebut, perbedaan pendapat di antara satu orang dengan yang lainnya sangat mungkin terjadi. Termasuk di dalam dunia bisnis.

Perbedaan perbedaan penafsiran perjanjian bisnis, adanya tindakan wanprestasi, atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak menjadi satu hal yang kadang tidak dapat dihindari.

Agar sengketa yang timbul di kalangan pelaku usaha tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, negara hadir dalam mengupayakan agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan adil.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa non litigasi yang banyak diminati oleh para pelaku usaha adalah arbitrase. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase sebagai suatu metode atau cara menyelesaikan sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan umum berdasarkan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

Perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian arbitrase, yang bisa disepakati sebelum sengketa terjadi atau setelahnya. Yang memeriksa dan memberikan putusan dalam arbitrase disebut arbiter.

Pemeriksaan arbitrase dapat dilaksanakan oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang terdiri dari beberapa arbiter.Arbitrase banyak diminati oleh pelaku usaha karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, arbiter memiliki kewenangan yang dijamin oleh undang-undang untuk memutus sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), sehingga dapat memberikan putusan yang kompromistis bagi situasi dan kondisi para pihak (win-win solution).

Yang kedua, para pihak bebas menentukan hukum acara/prosedur beracara dalam arbitrase, sehingga dapat dipilih hukum acara yang singkat, sederhana, dan efisien.

Yang ketiga, adanya kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbiter yang diyakininya berkompeten dan kredibel, sehingga putusan yang diperoleh bisa adil dan obyektif.

Yang keempat, difat putusan arbitrase adalah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum terhadap putusan abitrase dan putusan dapat segera dieksekusi. Jika terdapat salah satu pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan kepada pihak tersebut untuk tunduk dan mematuhinya.

Sengketa yang menjadi ruang lingkup kewenangan arbitrase adalah sengketa yang timbul dalam dunia perdagangan atau bisnis, yaitu sengketa perdata. Adanya perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat yang ada dalam perjanjian mereka ke pengadilan negeri.

Kewenangan arbitrase diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Praktik menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sejatinya telah dilakukan oleh rakyat Indonesia sejak lama dan menjadi falsafah nenek moyang bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang berbeda pendapat lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa agar dapat menghasilkan keadilan. Pendiri bangsa Indonesia pun mengangkat falsafah musyawarah dan keadilan mencantumkannya di dalam UUD 1945.

Nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian sengketa melalui arbitase tercermin dalam semangat musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong. Arbitrase sebagai sebuah metode penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan hubungan para pihak yang berselisih kepada keadaan seperti semula sebelum konflik terjadi.

Kesepakatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila berupa musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut mengarah pada nilai-nilai dasar dan merupakan penjabaran dari semangat mewujudkan hukum sebagai tujuan keadilan dan menciptakan keadilan.

Oleh karenanya, arbitrase dapat menjadi pilihan yang tepat bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Arbitrase mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kesepakatan dan itikad baik para pihak yang bersengketa yang menjadi ruh dasar dilaksanakannya arbitrase diterapkan dengan mengedepankan musyawarah dengan semangat kekeluargaan untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. (*/han)

Dikutip dari berbagai sumber :

1. Kholid, Muhamad. 2015. “Kewenangan PengadilanNegeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.” Jurnal ‘Adliya, Vol. 9 No. 1 : 167-184.

2. Raffles. 2010. “Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia.” INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.3 : 113 – 123.

3. Kasmudin Harahap. 2021. “The Online Dispute Resolution In Pancasila’S Frame.” Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 8 Number 2 : 157-171.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: