Catat…Ini Sanksi Bawaslu Jika Kepala Daerah Nekat Mutasi Jabatan ASN Jelang Pilkada 2020

BNews—SEMARANG— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menghimbau pemerintah daerah, khususnya yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 untuk tidak melakukan mutasi jabatan. Larangan itu terhitung enam bulan sebelum penetapan calon bupati-wakil bupati/ wali kota-wakil wali kota. Bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi administrasi dan pidana.

Koordinator Divisi Pengawas Bawaslu Jateng Anik Sholihatun mengatakan, Bawaslu di daerah langsung berkirim surat imbauan. Khususnya di 21 kabupaten/ kota yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini.

”Rata-rata pemerintah kabupaten/ kota mematuhi imbauan Bawaslu Jateng. Mereka melaksanakan mutasi sejumlah pejabat tidak lebih dari tanggal 8 Januari 2020,” kata Anik, belum lama ini.

Jelas dia, sedikitnya ada 13 daerah yang menggelar rotasi pada 7 Januari 2020. Diantaranya Kabupaten Pekalongan, Rembang, Boyolali, Blora, Kendal, Kabupaten Semarang, Wonosobo, Pemalang dan Grobogan. Disusul Kota Magelang, Semarang dan Pekalongan.

”Adapun Surakarta dan Wonogiri melakukan mutasi jabatan 31 Desember 2019. Demak 2 Januari 2020, Kebumen 3 Januari 2020, Sukoharjo dan Purbalingga 6 Januari 2020,” jelasnya.

Anik menerangkan, larangan mutasi pejabat bagi daerah yang menggelar Pilkada terdapat di pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Yakni memuat tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

”Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri,” terang dia mengutip bunyi pasal tersebut.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DI SINI)

Dia menegaskan, bila melanggar ketentuan tersebut, kepala daerah akan terancam sanksi administrasi dan pidana. Bagi calon petahana, bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau kabupaten/ kota.

Imbuh Anik, Sesuai tahapan Pilkada 2020, penetapan calon bupati-wakil bupati/ wali kota-wakil wali kota dilakukan pada 8 Juni 2020. Jika dihitung, maka seorang kepala daerah boleh memutasi pejabat sebelum 8 Januari 2020.

”Mutasi bisa dilakukan setelah 8 Januari 2020 dengan catatan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” imbuhnya. (han)

1 Comment
  1. anita says

    QQharian adalah situs Agen Resmi Judi Online Terpercaya dan Terlengkap saat ini di Indonesia
    Cukup hanya dengan satu user id saja sudah bisa bermain di semua game populer di antaranya :
    – Sportbook – Live Casino
    – Slot machine – Tembak Ikan- Poker
    – Racing- Togel – Keno- Lottery
    – langsung join ke qqharian,info

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: