Catat, Sistem Informasi Jaga Kawal Dana Desa Bukan Milk Kejari Magelang

BNews–MUNGKID– Sistem Informasi Jaga Kawal Dana Desa (Si Jaka) menimbulkan polemik di kalangan kepala desa di Magelang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang menyatakan jika sistem itu bukan milik mereka.

Sehingga segala pungutan ataupun kegiatan yang dilakukan bukan merupakan wewenang Kejari kabupaten Magelang.

Kepala Kejari Kabupaten Magelang, Edi Irsan Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki aplikasi pengawasan dana desa.

“Aplikasi tersebut adalah milik vendor atau pihak II. Untuk pembiayaan pelaksanaan Bimtek dan operasionalisasi Aplikasi SI JAKA DESA bukanlah untuk tujuan pembuatan aplikasi pengawasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang,” katanya dalam pers rils di kantornya (18/8/2020)

Perlu diketahui, sebelumnya pelaksanaan Bimtek SI JAKA Dana Desa sudah digelar sebanyak dua kali. Yakni pada tanggal tanggal 27 – 29 Juli 2020 dan tanggal 03 – 05 Agustus 2020, dan dibuka oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin.

Edi Irsan juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah sama sekali membuat program Aplikasi SI JAKA tersebut. Aplikasi yang terdiri dari E-Planning, E-Budgeting, E-Monitoring, serta Geospatial adalah milik vendor/pihak III.

“Dan perlu kami tegaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dengan vendor/pihak III,” tegasnya.

Loading...
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Menurutnya, mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan termasuk penawaran aplikasi pihaknya tidak pernah ikut sama sekali dan tidak mengetahuinya. Hal ini termasuk dalam kesediaan para Kades untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut. Serta operasionalisasi setelahnya termasuk manajemen pembiayaan dan keuangan.

“Hal tersebut sudah berada diluar tugas dan fungsi kami,” ujarnya.

Sementara sebelum pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut, lanjutnya telah dilaksanakan Sosialisasi aplikasi yang dibuka oleh Bupati Magelang. “Kami diundang Pemkab untuk menjadi nara sumber. Kami hanya menyampaikan informasi yang sifatnya normatif yang intinya pemakaian dana desa harus transparansi dan keterbukaan publik,” ungkapnya.

Saat itu, kata dia pihaknya menyarankan agar pembiayaan Bimtek haruslah memperhatikan prioritas dari alokasi anggaran yang tersedia. Serta pembiayaan haruslah bersumber dari Pos yang benar sesuai dengan ketentuan per Undang undangan yang berlaku.

“Intinya, kami tidak pernah mempengaruhi, melakukan pemaksaan para aparat Kepala Desa untuk mengikuti kegiatan Bimtek tersebut,” pungkasnya. (bsn)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: