Darurat Corona, Pemerintah Bebaskan 30 Ribu Narapidana

BNews—NASIONAL— Pandemi global virus korona di Indonesia terus meluas hingga tidak sedikit memakan korban jiwa. Berdasarkan data perhari Selasa (31/3) jumlah pasien positif covid-19 bertambah menjadi 1.528 orang. 81 pasien dinyatakan sembuh dan 136 orang meninggal dunia.

Menyikapi fenomena tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum Ham) berupaya mencegah penyebaran korona di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kemudian menimbang dan memutuskan untuk membebaskan narapidana melalui Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

”Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lapas, lembaga pembinaan khusus anak dan rutan dari penyebaran covid-19,” bunyi surat yang diteken Yasonna pada Senin, 30 Maret 2020.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono menyebut ada 30 ribu narapidana yang akan bebas. Puluhan ribu rapi akan dibebaskan dengan keputusan tersebut.

”Iya, betul (setidaknya 30 ribu narapidana yang bebas)” kata Bambang, membenarkan.

Baca juga: Akibat Virus Corona Lubang di Lapisan Ozon Tertutup Kembali

Berikut bunyi lengkap Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dari covid-19:

Loading...

Menetapkan, Keputusan Menkumham tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Kesatu: Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lapas, lembaga pembinaan khusus anak dan rutan dari penyebaran covid-19.

Kedua: Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak sebagaimana diktum kesatu dilaksanakan melalui:

a. Pengeluaran bagi narapindana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berukut:

  1. Narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
  2. Anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
  3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan Warga Negara Asing (WNA)
  4. Asimilasi dilaksanakan di rumah.
  5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, Kepala LPKA dan kepala rutan.

b. Pembebasan bagi narapidana dan anak melalu integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana.
  2. Anak yang telah menjalani setengah masa pidana.
  3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA.
  4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.
  5. Surat keputusan integrasi diterbitkan dirjen pemasyarakatan.

Ketiga: Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan.

Keempat: Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring (online).

Kelima: kepala lapas, Kepala LPKA, kepala kutan, dan kepala bapas menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak kepada dirjen pemasyaratakan melalui Kepala Kanwil Kemenkumham.

Keenam: Kepala divisi pemasyarakatan melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada dirjen pemasyarakatan.

Ketujuh: Keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan menter ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: