Ini Tanggapan Warga Soal Pembangunan Masjid Agung di Mungkid
BNews—MAGELANG— Beberapa masyarakat terdampak rencana pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah mengaku belum ada kesepakatan harga ganti untung lahan dengan Pemerintah Provinsi Jateng. Kegiatan sosialisasi kepada warga terkait persiapan pembangunan MAJT juga tercatat sudah empat kali digelar.
Salah satu pemilik lahan yang terdampak pembangunan masjid, Nanang Handoko menyebut, dirinya sudah menerima informasi tersebut lewat sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Hingga saat ini belum ada kepastian harga tawaran ganti untung lahan beserta bangunan.
”Sudah empat kali sosialisasi, tetapi belum ada kesepakatan harga final,” ungkapnya saat ditemui Borobudur News, Jumat sore (14/2).
Kendati belum ada kesepakatan harga, pemilik minimarket itu mengaku setuju dengan rencana pembangunan MAJT di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kota Mungkid. Tambah dia, untuk tawaran harganya nanti harus sesuai dengan kerugian yang didapatnya.
”Ya, (kami) disini tidak hanya tinggal tapi juga untuk tempat jualan, baiknya difikirkan juga. Misalkan pindah tempat baru, ya, kan tidak bisa langsung ramai pembeli seperti disini,” keluhnya.
Hal senada diungkapkan pemilik warung (counter) pulsa, Kuryanto, yang mengungkapkan bila uang ganti untung harus sesuai. Ia mengibaratkan, warga tidak berniat menjual lahan akan tetapi ada pihak yang berkeinginan membeli. Seharusnya, dari segi harga mereka bisa menyesuaikan, bukan malah nantinya ditawar.
”Ini kan proyek pemerintah, ya, harusnya penggantian juga yang sesuai atau kalau bisa malah ditambahin,” paparnya.
Dirinya berharap, pemerintah bisa lebih memikirkan kehidupan warga yang terkena pembebasan lahan. Tidak hanya penggantian secara materiil tapi juga psikisnya.
”Ya, kalau pindah pun harus bersosialisasi lagi, membangun usaha dari awal lagi. Pastinya saya juga memikirkan psikisnya anak saya, mulai dari sekolahnya dan lingkungan barunya,” pungkasnya. (cr1/han)
About The Author
