Jelang Berakhirnya Masa Tugas, Sekda Pemprov Jateng Menolak Dievaluasi

BNews—SEMARANG— Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kekosongan setelah pejabatnya Sri Puryono dinyatakan selesai masa tugasnya. Orang nomor satu di jajaran PNS Pemprov Jateng itu akan habis masa jabatannya 24 Oktober mendatang.

Sri Purnomo sudah menjabat sekeda sejak 2014 lalu. Dengan demikian, sesuai UU Nomer 2014 tentang ASN, dia harus meletakkan jabatannya.

Advertisements


“Pada pasal 117 Undang-undang ASN menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun. Mengingat Puryono dilantik pada 24 Oktober 2014, maka pada 24 Oktober 2019 masa jabatannya telah genap lima tahun,” kata Kepala BKD Jateng Wisnu Zaroh, siang tadi (23/10).


Namun, UU ASN dan Peraturan MenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menyatakan jabatan sekda setelah lima tahun bisa diperpanjang. Syaratnya sekda harus dievaluasi dahulu terkait kinerja dan kompetensinya.

Mendasari hal tersebut, BKD sudah mengajukann mengajukan nota dinas evaluasi sekda kepada gubernur pada Februari 2019. Namun Puryono menolak dievaluasi. “Nota dinas itu kan dari BKD ke Gubernur harus melewati sekda. Ketika sampai sekda, kami dipanggil dan di situ beliau menyatakan tidak bersedia dievaluasi saat itu,” kata Wisnu. 

Namun karena ketentuan dari undang-undang mengharuskan tetap ada evaluasi, BKD pun mengirimkan nota dinas kedua pada Maret 2019. Lagi-lagi ditolak dan nota dinas itu dikembalikan ke BKD.

“Beliau menolak dievaluasi saat itu, padahal peraturannya evaluasi dilaksanakan maksimal tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir. Evaluasi ini juga butuh penyiapan tim karena ada ketentuan khususnya juga. Karena waktu mepet, kita kirim surat lagi, tapi dikembalikan lagi,” kata Wisnu.

Menjelang berakhir masa jabatannya, lanjut Wisnu, Sri Puryono mengirim dua nota dinas kepada Gubernur tertanggal 21 Oktober 2019. Nota dinas pertama berisi permohonan izin cuti besar selama tiga bulan dari 25 Oktober 2019 hingga 24 Januari 2020. Sedangkan nota dinas kedua berisi permohoan alih jabatan dari Sekda ke dosen pada Universitas Diponegoro.

Dengan demikian, menurut Wisnu, Sri Puryono akan mulai tidak ngantor pada 25 Oktober karena cuti. Sedangkan pemberhentiannya sebagai sekda baru akan resmi beberapa hari lagi karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Presiden.

“Per 25 Oktober nanti Gubernur akan menunjuk pelaksana harian. Plh ini bekerja satu minggu lalu Gubernur mengajukan PJ atau penjabat sekda ke mendagri, setelah dapat rekomendasi baru dilantik,” katanya.

Penjabat Sekda ini memiliki kewenangan setara Sekda. Salah satu tugas pentingnya adalah mengawal seleksi terbuka pemilihan sekda definitif. (lhr/jar)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: