Kecewa dengan Pengembang, Puluhan Penghuni Citra Harmoni Mertoyudan Geruduk Kantor DPRKP

BNews—MERTOYUDAN— Puluhan massa yang bermukim di Perumahan Citra Harmoni 3 di Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan menggeruduk Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang, Jumat (26/6). Warga menuntut kejelasan soal fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang beberapa diantaranya belum diselesaikan oleh pengembang, PT AMI (Arum Mandiri Indonesia)

Salah satu warga perumahan setempat, Iwan Meliana, mengapresiasi DPRKP yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Pihaknya mengaku telah beberapa kali telah melayangkan keluhan ke pengembang soal kejelasan fasum dan fasos, utamanya air.

”Namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal informasi yang kami terima, pengembang sudah akan menyerahkan ke pemerintah,” ungap Iwan.

Iwan mengungkapkan, sebelum diserahkan ke pemerintah, pihaknya minta semua kewajiban pengembang soal fasum dan fasos diselesaikan terlebih dahulu.

”Ini juga yang kami minta ke pemerintah. Jangan mau menerima penyerahan ini, sebelum semua kewajiban pengembang diselesaikan. Kami hanya menuntut hak-hak kami, tidak lebih tidak kurang,” tegasnya.

Sambung perwakilan warga lain, Tedi, pihak pengembang perumahan subsidi ini memiliki itikad kurang baik. Terkesan ’melempar’ tanggung jawab ke pihak lain.

Misalnya saja soal air. Pada perjanjiannya dahulu kepada warga, dijanjikan air PDAM. Namun, realisasinya hanya sumur bor. Padahal, air dianggap kebutuhan pokok paling vital.

Loading...

”Karena sumur bor, kualitasnya sangat diragukan. Belum lagi sering tidak lancar bahkan mati. Apalagi saat musim kemarau. Pengelolaannya juga belum jelas sampai saat ini. Soal ini, kalau warga komplain ke pengembang sering dilempar-lempar,” imbuhnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (Klik di sini)

Sementara itu, perwakilan pengembang PT AMI, Dwi Indra dan Sri Mulyati membenarkan jika dalam waktu dekat, perumahan yang dibangun tersebut akan dikembalikan ke Pemkab Magelang.

”Iya benar. Tapi ini masih proses. Belum selesai,” kata mereka membenarkan.

”Kami merasa, apa yang kewajiban kami baik soal fasum dan fasos sudah semuanya dipenuhi. Soal air, memang menggunakan sumur bor. Dan untuk saat ini, pengelolaannya diserahkan ke warga,” sanggahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DPRKP Kabupaten Magelang Kunto Hendradata menuturkan bila pihaknya berperan sebagai fasilitator. Terkait beberapa permasalahan, Kunto berharap diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

”Kami hanya memfasilitasi saja. Kami sudah dengar permasalahan ini dari perwakilan warga via surat maupun datang ke kantor sehingga agar permasalahan cepat selesai. Maka pertemuan hari ini kami adakan,” tuturnya.

Diketahui, pertemuan tersebut juga dihadiri dari perwakilan BTN Syariah Jogjakarta yang diwakili Aris dan Herti. (han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: