KPU Kota Magelang Belum Terima Surat Penundaan Pilwalkot

BNews—MAGELANG— Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Kedua pihak juga sepakat mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi covid-19.

”Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus didahulukan dibanding kontestasi politik,” terang Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi usai rapat antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI, Senin malam (30/3).

Dikaitkan dengan nasib Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang, KPU setempat mengaku belum mendapat instruksi penundaan Pilkada serentak 2020. Pihaknya juga belum menerima surat edaran resmi dari KPU pusat terkait penundaan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut.

”Namun sudah ada beberapa penundaan tahapan Pilkada yang telah dilakukan,” terang Komisioner Divisi SDM KPU Kota Magelang Bambang Sarwodiono, hari ini, (1/4).

Penundaan tahapan Pemilu diantaranya Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pembentukan PPDP serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Selain itu juga penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang beberapa waktu lalu baru dilantik.

”Penundaan masa kerja PPK sejumlah 15 orang tersebut sesuai Surat Dinas Nomor 285 tertanggal 24 Maret 2020,” ungkapnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (Klik disini)
Loading...

Berdasarkan status Kota Magelang menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) covid-19 dengan bersumber dari Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020. Tentang kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan KPU.

”Mulai hari Senin (30/03) hingga Jumat (10/04) KPU Kota Magelang melaksanakan Work From Home (WFH),” imbuh Bambang.

Tambah dia, kebijakan itu sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Guna memutus rantai penyebaran dan mengurangi resiko bertambahnya orang terpapar virus korona.

”Semoga langkah penanganan ini dapat berhasil sehingga pelaksaan tahapan Pemilu bisa dilanjutkan kembali dengan baik,” pungkasnya.

Berdasarkan Surat Edaran yang diterima redaksi Borobudur News, terdapat empat poin kesimpulan rapat kerja/rapat dengar pendapat. Antara Komisi II DPR RI dengan menteri dalam negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI pada hari Senin 30 Maret 2020, yaitu:

  1. Melihat perkembangan pandemi virus covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat. Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada  Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.
  2. Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.
  3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU).
  4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi covid 19.

Keputusan tersebut ditantangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Toto Karnavian dan Ketua Rapat Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Serta Ketua KPU RI Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan. (cr1/han)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: