BNews–MUNGKIN-– Puluhan mahasiswa tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Magelang gelar aksi damai di bundaran Patung Soekarno Hatta Kota Mungkid pagi tadi (8/3/2020). Mereka menggelar aksi untuk memperingati 100 kinerja Jokowi-Ma’aruf Amin.
Korlap aksi, Muhammad Arif Fathurohman mengatakan dalam kinerja Jokowi-Amin banyak kebijakan yang harus dikawal. “Kebijakan tersebut antara lain terkait penolakan RUU owmnibuslaw, RUU PKS yang belum disahkan hingga saat ini,” katanya saat diwawancarai awak media.
Dijelaskan juga, selain itu mereka juga menuntut dalam bidang pendidikan. “Salah satunya terkait kebijakan Menteri Pendidikan yang akan menghapuskan guru honorer dan kami tidak sepakat. Hal itu karena di Indonesia ini guru honorer sangat dibutuhkan, karena tanpa ada mereka dan cuman guru PNS tentunya tidak mampu,” imbuhnya,
“Pemerintah harus tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu kekurangan guru, oleh sebab itu keberadaan guru honorer sangat penting. Dan kesehjateraan mereka juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, tuntutan para peserta aksi masih terdapat beberapa point lain. Antara lain Kabiner Indonesia Maju dibersihkan dari kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu dalam setiap pengmabilan kebijakan.
Selanjutnya menuntut mengganti Ujian Nasional dengan AKM di SD, SMP dan SMA sederajat. Merancang kurikulum berkelanjutan, pemerataan kualitas pengajar, sarana prasarana pasa system zonasi sekolah.
Ada juga tuntutan revolusi pembiyaan infrastruktur dengan pengelolahan sumber daya secara mandiri. Dan terakhir pembangunan infrastruktur yang dinamis untuk pemberdayaan masyarakat bukan untuk investor atau kaum elit.
Ditanya kenapa aksi itu dilakukan dibawah atau sekitar patung Soekarno Hatta, Arif menjelaskan bahwa keduanya ini merupakan tokoh revolusioner dan pendiri bangsa. “Oleh sebab itu ingin mengingatkan jika membuat sebuah kebijakan harus sesuai rumusan para pendiri bangsa terdahulu. Jangan sampai hingga kesini rakyat semakin sengsara,” paparnya,
“Kami berharap semoga pemerintah kedepannya lebih baik lagi dalam segala hal. Termasuk kebijakan yang lebih memihak kepada rakyat, karena pemrintah itu sebetulnya pembantu rakyat bukan bos rakyat,” pungkasnya. (bsn)