Setiap Tahun Berulang, Apa Makna Perbedaan Idulfitri bagi Demokrasi?

BNews-OPINI – Perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri di Indonesia kembali menjadi fenomena tahunan. Peristiwa ini kerap dianggap biasa, muncul, memicu perdebatan, lalu berlalu tanpa refleksi yang mendalam.

Padahal, di balik perbedaan tersebut, tersimpan persoalan mendasar tentang bagaimana negara dan masyarakat mengelola perbedaan dalam kerangka demokrasi.

Kritik dari SETARA Institute terkait potensi diskriminasi akibat perbedaan Idulfitri menjadi hal yang perlu diperhatikan. Persoalannya bukan terletak pada benar atau salahnya metode penentuan awal bulan, melainkan pada dampak sosial yang muncul di tengah masyarakat.

Ketika kelompok yang merayakan lebih awal atau lebih akhir menghadapi keterbatasan akses layanan publik, tekanan sosial, hingga stigma, maka yang dipertaruhkan bukan hanya harmoni sosial, tetapi juga prinsip keadilan.

Dalam sistem demokrasi, perbedaan merupakan hal yang tidak terelakkan dan harus dikelola, bukan dihapuskan. Demokrasi tidak menuntut keseragaman, melainkan menjamin kesetaraan.

Namun dalam praktiknya, masyarakat kerap terjebak pada logika mayoritas. Apa yang dianut oleh kelompok terbesar sering kali menjadi standar sosial yang seolah wajib diikuti oleh semua pihak. Kondisi ini berpotensi menjadikan demokrasi sebagai dominasi mayoritas yang terselubung.

Negara dan Netralitas

Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan bagi seluruh warga. Penetapan hari raya sebagai keputusan resmi memang dibutuhkan untuk kepastian bersama, namun tidak boleh membatasi hak kelompok yang memiliki keyakinan berbeda.

Netralitas negara harus hadir tidak hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam praktik layanan publik yang adil dan inklusif.

Netralitas negara dalam kehidupan beragama bukan berarti mengabaikan agama, melainkan memastikan negara tidak berpihak pada satu tafsir tertentu. Negara harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh ekspresi keagamaan.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Dalam konteks perbedaan Idulfitri, hal ini berarti layanan publik tetap berjalan tanpa diskriminasi, terlepas dari perbedaan waktu perayaan.

Namun demikian, persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Masyarakat juga dituntut untuk bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan.

Jika perbedaan masih dianggap sebagai penyimpangan, maka ruang publik akan mudah dipenuhi prasangka. Tekanan sosial, bahkan yang bersifat halus, dapat menghambat terwujudnya keadilan.

Fakta bahwa perbedaan Idulfitri masih menimbulkan ketegangan menunjukkan bahwa toleransi belum sepenuhnya matang. Toleransi sering kali berhenti pada tataran simbolik, tanpa benar-benar hadir dalam praktik sehari-hari.

Padahal, demokrasi yang sehat membutuhkan toleransi substantif, yakni kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan secara nyata.

Di era digital, tantangan ini semakin kompleks. Media sosial membuka ruang ekspresi yang luas, tetapi juga mempercepat polarisasi. Perbedaan yang seharusnya menjadi ruang dialog sering berubah menjadi perdebatan yang tidak produktif.

Dalam kondisi ini, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh kedewasaan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.

Demokrasi dan Kedewasaan

Dalam tradisi Islam, perbedaan bukanlah hal yang asing. Perbedaan merupakan bagian dari dinamika intelektual yang telah lama diakui. Para ulama telah menunjukkan bahwa perbedaan dapat dikelola dengan adab dan saling menghormati.

Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi inspirasi dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam konteks demokrasi yang menjunjung kebebasan dan kesetaraan.

Perbedaan Idulfitri seharusnya tidak dipandang sebagai masalah, melainkan sebagai momentum refleksi. Peristiwa ini mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga budaya yang harus terus dirawat.

Demokrasi mengajarkan untuk tidak hanya menghargai kesamaan, tetapi juga merangkul perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak diukur dari tingkat keseragaman masyarakat, melainkan dari kemampuan negara dan masyarakat dalam memberikan ruang yang adil bagi setiap perbedaan.

Jika dalam hal sederhana seperti perbedaan Idulfitri saja masih muncul potensi diskriminasi, maka upaya membangun demokrasi yang matang masih membutuhkan perjalanan panjang.

Idulfitri, yang dimaknai sebagai kembali kepada fitrah, semestinya menjadi momentum untuk kembali pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti keadilan, empati, dan penghormatan terhadap sesama.

Tanpa nilai-nilai tersebut, demokrasi berisiko menjadi sekadar prosedur tanpa makna.

Di sinilah perbedaan menemukan makna terdalamnya, bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola dengan kebijaksanaan. Dari cara menyikapi perbedaan itulah, kualitas bangsa dan demokrasi akan terus diuji.

Oleh: Suko Wahyudi, Pegiat Literasi, tinggal di Kota Yogyakarta

About The Author