Pilkada Kota Magelang Tetap Digelar Tanpa Penambahan Anggaran

BNews–KOTA MAGELANG– Pelaksanaan Pilkada 2020 diprediksi masih dberada di tengah pandemi Covid-19. Tentunya dalam prosesnya protokol kesehatan harus diterapkan, termasuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal itu juga termasuk yang akan digelar di Kota Magelang., Pemilihan Wali Kota dan Wakil pada tahun 2020 ini. Namun dipastikan pagu anggaran tidak ada perubahan meskipun harus ada protokol kesehatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Magelang sepakat tidak ada perubahan nilai pagu anggaran. Hal itu sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Nilai untuk kebutuhan Pilkada 2020 itu masih tetap sebesar Rp 7.277.074.000.

Sekretaris KPU Kota Magelang, Ira Wahyu Catur mengatakan, kesepakatan dicapai setelah diadakan pembahasan restrukturisasi anggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2020 di Gedung BPKAD, beberapa waktu lalu. Turut hadir dalam pembahasan, Ketua KPU Kota Magelang Basmar P Amron, Kepala BPKAD Kota Magelang Wawan Setiadi beserta tim anggaran BPKAD. Pembahasan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Nilai efisiensi pembatasan kegiatan sama dengan jumlah kebutuhan penerapan protokol Covid-19 pada tahapan lanjutan pemilihan serentak,” ujar Ira.

Dalam pembahasan ini, Ira menyampaikan langkah-langkah KPU dalam restrukturisasi anggaran untuk pemilihan lanjutan. Hal ini mencakup pencermatan anggaran dengan pembatasan kegiatan rapat tatap muka, perjalanan dinas rakor, supervisi, minitoring yang dilaksanakan secara virtual, dan kegiatan lainnya yang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian menghitung ulang kembali kebutuhan anggaran yang dibutuhkan akibat perubahan ketentuan pembatasan jumlah pemilih per TPS, yang berdampak pada panambahan jumlah TPS. Jumlah pemilih per TPS semula 800 menjadi 500 pemilih.

Loading...
DOWNLOAD MUSIK-MUSIK KEREN DISINI (KLIK)

“Ada pula pengurangan jumlah pasangan calon, karena tidak ada calon perseorangan. Termasuk terdapat efisiensi atas pembatasan kegiatan yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan perlengkapan protokoler Covid-19,” katanya.

Dijelaskan Ira, penyusunan kebutuhan berpedoman pada draft PKPU tentang pelaksananan pemilihan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. Hal itu mulai dari penyediaan handsanitizer, masker, sarung tangan, disinfektan dan alat semprot, face shiled, tisu, sabun cair, dan tong air.

“Yang cukup signifikan thermogun di setiap TPS. Juga penambahan jaringan internet di PPK dan PPS, untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi,” jelasnya yang menyebutkan, usulan anggaran hasil pembahasan ini akan diverifikasi oleh tim anggaran.

Kepala BPKAD Kota Magelang, Wawan Setiadi berharap, pencermatan anggaran diupayakan seefektif dan seefisien mungkin. Tentunya dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemilihan tercukupi dan jangan sampai kurang.

“Penambahan tentunya hanya berupa perlengkapan protokoler covid-19 saja,” ungkapnya.

Sementara Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Magelang, Joko Budiyono mengutarakan, anggaran masker untuk pemilih dihilangkan saja. Anggarannya dinilai cukup besar, sehingga bisa dialokasikan untuk yang lain.

“Rata-rata masyarakat Kota Magelang sudah memiliki masker. Bahkan, ketika saya membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saya tanya ke simbah-simbah, mereka sudah memiliki lebih dari 1 masker. Jadi untuk efektivitas, anggaran masker dihilangkan saja,”pungkasnya. (*/her)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: