Program MBG Dinilai Mulia di Tengah Problematika Implementasi

BNews-OPINI- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang kini telah dijalankan di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 22.275 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) telah terbentuk dari target 25.000 unit yang direncanakan terealisasi setelah Idulfitri 2026. Sementara itu, realisasi anggaran program MBG hingga 21 Februari 2026 mencapai Rp36,6 triliun.

SPPG bertugas mengelola dapur pusat untuk memproduksi serta mendistribusikan makan siang bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil. Selain itu, SPPG juga memastikan standar nutrisi, keamanan pangan berbasis HACCP, serta kebersihan tinggi dalam distribusi makanan ke lembaga pendidikan, pondok pesantren, serta kelompok 3B (balita, bumil, dan busui) dengan target 82,9 juta penerima manfaat.

Program MBG bertujuan mengatasi persoalan stunting, malnutrisi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Manfaat program ini tidak hanya pada peningkatan kesehatan dan konsentrasi belajar, tetapi juga diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah, menggerakkan ekonomi lokal seperti UMKM dan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program Mulia di Tengah Tantangan Implementasi

Jika dilihat dari tujuan utamanya, program ini dinilai memiliki misi yang sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat berbagai tantangan yang muncul di lapangan.

Belakangan ini, perbincangan mengenai program MBG ramai di media sosial. Berbagai komentar, kritik, hingga tudingan bermunculan terkait implementasi program tersebut.

Wakil Kepala MBG, Nanik Sudaryanti Deyang, sebelumnya menegaskan bahwa banyak beredar hoaks dan perundungan terhadap program MBG di ruang digital.

Di sisi lain, muncul pula sejumlah konten yang dinilai sengaja membangun framing negatif terhadap program tersebut, mulai dari tudingan bahwa program ini gagal, tidak layak dilanjutkan, hingga disebut sebagai ladang korupsi.

Tudingan tersebut tidak hanya diarahkan kepada pemerintah, tetapi juga kepada Badan Gizi Nasional maupun pengelola SPPG.

Sebagai masyarakat, penting untuk melihat fenomena ini dengan pikiran jernih serta mempertimbangkan fakta secara menyeluruh.

Kasus Video Viral SPPG di Magelang

Beberapa waktu lalu beredar video viral yang menarasikan bahwa salah satu SPPG di Magelang dinilai kurang memiliki empati karena mengadakan kegiatan buka puasa bersama di sebuah hotel berbintang di Kota Magelang.

Video tersebut memicu berbagai komentar negatif di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Lapangan SPPG Gondangsari Pakis Magelang, Ahmad Rifky Prayudi, memberikan klarifikasi.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program rutin peningkatan kapasitas karyawan yang dilaksanakan bersama mitra SPPG.

Menurutnya, kegiatan serupa sebelumnya juga beberapa kali dilakukan di restoran maupun tempat representatif lainnya untuk memberikan inspirasi mengenai penyajian makanan, plating, hingga eksplorasi cita rasa kuliner.

Tujuannya agar karyawan SPPG memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif dalam mengelola menu MBG di lapangan.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu, 21 Februari 2026, saat masih masa libur sekolah.

Selain itu, kegiatan tersebut didanai oleh mitra SPPG, bukan berasal dari alokasi dana program MBG.

Dengan demikian, menurutnya kegiatan tersebut tidak mengambil hak penerima manfaat sedikit pun.

SPPG Gondangsari Pakis, kata Rifky, juga tetap berkomitmen menjaga standar pelayanan serta kualitas pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.

Dugaan Framing dalam Konten Viral

Kontroversi semakin berkembang ketika sebuah media membuat video yang menggabungkan cuplikan menu MBG dari daerah lain dengan video kegiatan buka puasa bersama SPPG Gondangsari Pakis.

Video tersebut menarasikan bahwa di tengah keluhan masyarakat mengenai kualitas menu MBG, SPPG justru menggelar buka puasa dengan menu mewah di hotel.

Video tersebut kemudian dihapus oleh pengunggah awal, namun potongan video serupa kembali beredar di sejumlah platform media lainnya.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh framing yang belum tentu sesuai dengan fakta.

Hasil Penelusuran Lapangan

Penulis juga melakukan penelusuran langsung ke sejumlah sekolah penerima manfaat program MBG dari SPPG Gondangsari Pakis Magelang.

Setidaknya empat sekolah dikunjungi untuk melakukan wawancara dengan pihak sekolah, guru, siswa, serta orang tua murid.

Dari hasil penelusuran tersebut, pelaksanaan program MBG di wilayah Pakis dinilai berjalan dengan baik.

Selama ini tidak ditemukan keluhan terkait menu, rasa, kesesuaian harga, maupun ketepatan waktu distribusi makanan.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Menu MBG juga diunggah secara transparan melalui akun resmi SPPG Gondangsari.

Saat dikonfirmasi terkait hasil kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan sebelumnya, Ahmad Rifky Prayudi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memberikan inspirasi baru dalam penyajian menu.

Salah satunya adalah pengolahan makanan tradisional seperti ketan srundeng yang dapat disajikan dengan tampilan lebih menarik.

Menu tersebut kemudian diadopsi sebagai salah satu variasi menu MBG bagi para penerima manfaat.

Sementara itu, Kepala MBG, Dr. Ir. Dadan Indayana, menegaskan bahwa setiap SPPG memang diwajibkan menyelenggarakan kegiatan buka bersama setidaknya satu kali selama bulan Ramadan sebagai sarana silaturahmi, pembelajaran, serta koordinasi dengan mitra.

Potensi Dampak Hukum

Terkait viralnya video tersebut, penulis menilai terdapat potensi konsekuensi hukum apabila penyebaran konten dilakukan tanpa izin atau merugikan pihak tertentu.

Hal tersebut dapat merujuk pada ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 32 ayat (1) yang melarang pendistribusian dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Selain itu, Pasal 310 KUHP juga mengatur mengenai pencemaran nama baik apabila seseorang menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain.

Namun, keputusan untuk membawa perkara tersebut ke ranah hukum sepenuhnya menjadi kewenangan pihak SPPG Gondangsari Pakis.

Kasus Viral Lain Terkait MBG

Kasus lain yang juga sempat viral terjadi di Bojonegoro, di mana pengelola SPPG melaporkan pengunggah video di TikTok ke Polres setempat terkait dugaan pencemaran nama baik mengenai menu MBG pada 25 Februari 2026.

Laporan tersebut dilakukan setelah beredarnya konten yang menilai menu MBG tidak layak.

Kritik Publik terhadap Program MBG

Di media sosial, keluhan masyarakat terhadap program MBG umumnya berkaitan dengan kualitas menu yang dianggap tidak sesuai dengan harga.

Sebagian masyarakat masih menganggap harga menu MBG mencapai Rp15 ribu per porsi.

Padahal menurut penjelasan BGN, anggaran tersebut masih dibagi menjadi Rp8 ribu hingga Rp10 ribu untuk makanan, Rp3 ribu untuk operasional, serta Rp2 ribu untuk pengembalian investasi mitra.

Beberapa keluhan lainnya berkaitan dengan kualitas buah yang disajikan, seperti salak, pisang, atau jambu yang dinilai kurang layak.

Persoalan tersebut menjadi tanggung jawab SPPG untuk memastikan kualitas makanan yang didistribusikan tetap sesuai standar.

Adapun kasus keracunan makanan yang sempat terjadi pada awal pelaksanaan program kini dilaporkan telah menurun seiring penerapan pengawasan serta quality control yang lebih ketat.

Peran Masyarakat dalam Mengawal Program

Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat diharapkan bijak dalam menggunakan media sosial.

Setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun tetap harus memperhatikan etika serta aturan yang berlaku.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kekurangan dalam implementasi program MBG, termasuk memberikan teguran, suspensi, hingga pemberhentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar ketentuan.

Sebagai program prioritas nasional yang telah dianggarkan pemerintah, program MBG dipastikan tetap berjalan.

Peran masyarakat adalah tetap kritis dalam mengawal pelaksanaannya, namun menyampaikan kritik secara bijak dan bertanggung jawab.

Kanal Pengaduan Program MBG

Badan Gizi Nasional juga telah menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan terkait program MBG.

Pengaduan dapat disampaikan melalui Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 yang beroperasi selama 24 jam.

Selain itu, masyarakat juga dapat melapor melalui hotline 088293800268 atau 088293800376 pada hari kerja pukul 09.00–22.00 WIB, maupun melalui akun Instagram @mbg.watch untuk memantau kualitas makanan.

Dengan pengawasan bersama dari pemerintah dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, serta berdaya saing.

Penulis : Abbet Nugroho, M.A.P – Budayawan dan Pemerhati Sosial Budaya di Borobudur

About The Author