Respon Aksi Kapolres, DPRD Gelar Rapat Besar Soal Penambangan

0
93

BNews–MUNGKID– DPRD Kabupaten Magelang langsung merespon temuan sidak lapangan yang dilakukan bersama Kapolres Magelang dan instansi terkait di lokasi Penambangan Galian C Kecamatan Srumbung siang tadi. Besok (16/3) Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sariyan Adi Yanto akan memanggil sejumlah pemangku kebijakan terkait penambangan Galian C.
“Setelah melihat perkembangan dan temuan di lapangan kita tidak ingin Kapolres Magelang berjalan sendirian melakukan kegiatan penertiban. Maka besok akan kita upayakan pembahasan secara khusus dengan seluruh instasi terkait penambangan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sariyan Adi Yanto.
Sejumlah dinas akan dipanggil dalam rapat yang akan digelar di ruang Badan Anggaran tersebut. Diantaranya ESDM Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSS0), Taman Nasional Gunung Merapi, Bupati Magelang, dan beberapa dinas di kabupaten Magelang yang membidangi penambangan.
Menurutnya, persoalan penambangan tidak boleh dibiarkan liar dan tidak ada kebijakan yang jelas. Mengingat, persoalan penambangan harus dilihat dari berbagai macam sisi.
Di sisi lain, kegiatan penambangan boleh saja dilakukan asal legal dan mendapatkan ijin. Apalagi, pasir merupakan salah satu materi penting dalam percepatan pembangunan.
Dilain sisi, katanya, kegiatan penambangan yang sudah berijin tentu harus memenuhi aturan yang berlaku. Mulai dari lokasi, lama kegiatan penambangan, pengawasan, program pascatambang dan lain sebagainya.
Dilain pihak, pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum terkait masyarakat yang sudah berproses mengajukan ijin. Dimana, ada sejumlah perijinan yang justru dihambat di tingkat Kabupaten Magelang meski sudah diterbitkan ijin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
   Termasuk kebijakan soal penambangan manual yang juga belum mendapatkan keberpihakan. Mengingat para penambang ini bekerja hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu diberikan perlindungan hukum.
“Ini yang akan kita bahas supaya ada kepastian hukum terkait masalah penambangan Merapi,” katanya. (bn1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here