Pemprov Jateng Dorong Satgas Anti-Bullying di Pesantren, Lindungi Ratusan Ribu Santri

BNews-JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah perlindungan bagi ratusan ribu santri di wilayahnya dengan mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan serta anak di lingkungan pondok pesantren.

Upaya tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat menghadiri Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah bertema “Dari Pesantren untuk Pesantren: Membangun Sistem Perlindungan Santri Berbasis Nilai Pesantren di Jawa Tengah” di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/5/2026).

Menurut Taj Yasin, penguatan perlindungan santri dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Tengah.

“Intinya adalah edukasi ke pesantren-pesantren tentang pentingnya perlindungan santri, kemudian pembentukan satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin tersebut menegaskan perlindungan santri tidak cukup hanya melalui penanganan kasus, tetapi harus dibangun dengan sistem yang terintegrasi melalui penguatan kesehatan, pendidikan, dan pendampingan psikologis.

Pemprov Jateng juga mengintegrasikan program Dokter Spesialis Keliling (Spelling) dengan program anjangsana pesantren yang dijalankan RMI NU Jawa Tengah.

Melalui program tersebut, layanan kesehatan akan menjangkau langsung lingkungan pondok pesantren. Layanan tidak hanya berupa pemeriksaan kesehatan fisik, tetapi juga diperkuat dengan pendampingan psikolog dan psikiater.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Kasus kekerasan sering kali tidak terungkap karena korban takut bicara. Karena itu, kami sedang merumuskan kanal aduan khusus yang bisa diakses secara profesional, termasuk lewat layanan telemedis,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi respons pemerintah terhadap meningkatnya perhatian pada persoalan kesehatan mental dan kekerasan di kalangan anak serta remaja.

Taj Yasin menegaskan pesantren harus menjadi ruang aman yang tidak hanya mendidik secara keilmuan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan emosional dan psikologis bagi para santri.

“Kalau korban tidak berani bicara langsung, setidaknya mereka punya ruang aman untuk menyampaikan. Ini yang sedang kami siapkan,” katanya.

Selain memperkuat perlindungan santri, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong pemberdayaan pesantren melalui program beasiswa pendidikan.

Saat ini tercatat lebih dari 600 pendaftar dari kalangan kiai, ustaz, ustazah, hingga santri untuk mengikuti program beasiswa dalam maupun luar negeri.

Program tersebut difasilitasi melalui kerja sama dengan 41 perguruan tinggi di Indonesia serta akses studi ke sejumlah negara seperti Mesir dan Yaman.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Harapannya setelah selesai studi, mereka kembali khidmah ke pesantren. Ini investasi sumber daya manusia untuk masa depan pesantren Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai agenda strategis nasional.

Ia menyebut pesantren memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman karena menjadi ruang pengasuhan anak selama 24 jam.

Karena itu, Kementerian PPPA siap berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dan pondok pesantren untuk mewujudkan pesantren ramah anak dan ramah perempuan.

Sementara itu, Ketua RMI NU Jawa Tengah Ahmad Fadlullah Turmudzi mengatakan pihaknya selama dua tahun terakhir aktif melakukan konsolidasi dan pendampingan ke pesantren di seluruh Jawa Tengah.

Dari proses tersebut, RMI menangkap kebutuhan mendesak terkait penguatan pola pengasuhan, peningkatan kapasitas pembimbing; serta sistem perlindungan santri yang lebih terstruktur.

“Pesantren membutuhkan penguatan sumber daya manusia, terutama para pendamping santri. Karena itu tahun ini kami fokus pada pelatihan musyrif-musyrifah (pembimbing) di seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah memiliki 5.451 pondok pesantren dengan jumlah santri mencapai sekitar 555 ribu orang. Besarnya ekosistem pesantren tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhir halaqah, para pengasuh pesantren se-Jawa Tengah menyampaikan sejumlah rekomendasi, salah satunya; pembentukan Satgas Perlindungan Santri (SPS) di seluruh pondok pesantren.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi fondasi penguatan sistem perlindungan santri di Jawa Tengah sekaligus memastikan; pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang. (*)

About The Author