Tiga Tersangka Kasus Korupsi Sertifikat Tanah di Borobudur Diserahkan Kejaksaan

BNews–MUNGKID– Polres Magelang limpahkan berkas kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Wringiputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (30/4/2020). Tiga tersangka diserahkan beserta berkas pemeriksaan ke Kejaksaan Negeri Mungkid Magelang.

Kasat Reskrim Polres Magelang, AKP Hadi Handoko dalam konferensi pers online siang ini mengatakan tiga pelaku tersebut yakni MH, 60 tahun, SP, 42 tahun dan ML, 57 tahun. “Untuk  jabatan mereka yakni MH merupakan Kasi Pemerintahan, SP Kepala Desa Wringinputih periode 2014-2018. Serta ML merupakan Sekertaris Desa Wringinputih,” katanya.

Kasat reskrim mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangk lain dalam kasus ini. Menurut Hadi masih menunggu fakta fakta di persidangan.

“Nanti lihat dalam persidangan ada temuan lain lagi tidak, kalau memang ada pihak kami siap untuk mengusut kembali,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa terjadi kasus Korupsi atau Pungli PTSL di Desa Wringiputih dimana uang yang dikumpulkan mencapai Rp 394.500.000 dari warga. Dan pihak Kepolisian berhasil mengamankan sisanya sebesar Rp 164.325.850 sebagai barang bukti.

Kasus ini bermula  Polres Magelang berhasil ungkap kasus tersebut dan mengamankan satu tersangka yakni MH, 60. Dan saat itu sebanyak 99 saksi dimintai keterangan oleh petugas.

Tersangka MH saat itu juga menceritakan runtut awal mula punglid PTSL di Desa Wringinputih. Sampai pembagian nominal uang kepada siapa dan kemana juga tercatat rapi.

Perlu diketahui, dalam program tersebut dikatakan AKP Hadi terdapat 641 pengajuan pembuatan PTSL dari warga Wringinputih. Namun baru jadi sekitar 634 PTSL.

Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 12 huruf e UURI No. 20 Th 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Th 1999. Hal ini tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Serta Jo Pasal 18 UURI  No. 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas UURI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Terhadap pelaku ini dapat dikenakan hukuman dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20  tahun. Serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 Miliar,” pungkansya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: