APBD 2026, DPRD Kabupaten Magelang Dorong Eksekutif Lakukan Diversifikasi PAD
- calendar_month Sel, 16 Sep 2025
Penyerahan Naskah Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi Ketua DPRD, dalam rapat paripurna pada Selasa (16/9/2025).
BNews–MAGELANG-– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mendorong eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar APBD 2026 tidak hanya bergantung dari transfer pusat.
Hal tersebut menjadi sorotan semua fraksi di DPRD, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Magelang 2026, di Gedung DPRD, Selasa (16/9/2025).
Ketua Fraksi PDIP, Gunawan menyebutkan pendapatan transfer mencapai sekitar 75% dari total pendapatan daerah. Menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap kebijakan pusat. Fraksi PDIP menekankan pentingnya strategi diversifikasi pendapatan daerah.
“PAD Rp682.679.608.799, hanya 24,8% dari total pendapatan. Fraksi PDIP menilai perlu langkah strategis intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, termasuk reformasi tata kelola pajak/retribusi daerah dan pengelolaan aset dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan tidak membebani masyarakat, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan potensi wisata dan pertanian,” jelas Gunawan.
Ketua FPKB Muhamad Adib menambahkan hal tersebut menunjukkan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Magelang masih sangat minim. Untuk itu secara makro strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD secara signifikan. “Perencanaan ini perlu didasarkan kajian potensi riil daerah, serta semangat inovasi menggali sumber-sumber pendapatan. Jadi, target tercapai optimal,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra, Suroso Singgih Pratono mendorong Rancangan APBD 2026 tidak hanya berpegang pada RPJMD, utamanya pelaksanaan visi misi Bupati bisa terpenuhi. “Mengingat Tahun Anggaran 2025, Bupati hanya mampu menggunakan anggaran perubahan,” katanya.
IKUTI BOROBUDUR NEWS di GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)
Fraksi PPP menyarankan penetapan target pajak jangan hanya berbasis optimisme, tapi harus berdasarkan analisis tren nyata agar kekurangan penerimaan tidak terjadi. Selain itu, soal belanja daerah, Fraksi PPP menekankan agar dikelola dengan disiplin, transparan, serta tepat sasaran.
“Kami meminta agar belanja modal difokuskan pada proyek strategis yang benar benar pro rakyat. Jangan sampai terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran,” kata Ketua Fraksi PPP, Hinsah Sahlany.
Dari Fraksi Golkar, Ketua Fraksi Joko Anariyanto mengharapkan APBD 2026 dapat mendukung pembangunan yang lebih maju, adil, dan merata, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus efektif dan efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, APBD harus mampu memberikan gambaran jelas tentang sasaran pembangunan yang hendak dicapai, serta bermanfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ketua Fraksi PKS, Dalami Nur Sidiq mengungkapkan nota Keuangan RAPBD 2026 secara umum memaparkan alokasi belanja daerah. “Konsep transparansi menjadi sangat krusial,” ungkapnya. (adv)
About The Author
- Penulis: BNews 7
Saat ini belum ada komentar