Edhy Prabowo Beli Seribu Buku Rp101 Juta untuk Perpustakaan Akmil Magelang

BNews—NASIONAL— Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo disebut membeli seribu buku sejumlah Rp101 juta. Buku-buku ini untuk disumbangkan ke perpustakaan Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Pribadi (Sespri) Edhy Prabowo, Putri Elok Sukarni. Ia bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/5).

”Waktu Pak Edhy ada makan siang dengan para taruna akademi militer, beliau sempat menyampaikan ingin memberikan sumbangan seribu buku,” ungkap Putri Elok.

Putri Elok mengaku mendapat perintah dari Staf Khusus Edhy Prabowo, Putri Tjatur Budilistyani, agar sumbangan buku itu terealisasi. Atas perintah tersebut, Putri Elok kemudian menghubungi perusahaan penerbit seperti PT Balai Pustaka dan PT Gramedia.

Menurut Putri Elok, nilai pembelian buku tersebut sebesar Rp101.085.600. Rinciannya, pembelian buku dari PT Balai Pustaka senilai Rp44.391.600 dan PT Gramedia sejumlah Rp56.694.000.

”Saya memesankan, untuk pembayaran itu melalui Mas Amiril Mukminin (asisten pribadi Edhy Prabowo),” kata Putri Elok.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menelisik lebih jauh mengenai sumber uang tersebut. Putri Elok hanya mengetahui bahwa buku sudah dibayar lunas.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DI SINI)

Putri diperiksa sebagai saksi untuk enam terdakwa yang terjerat kasus dugaan korupsi izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau benur. Mereka ialah; Edhy Prabowo, asisten pribadi Edhy Amiril Mukminin, dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri.

Kemudian; staf istri Edhy Ainul Faqih, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misanta, dan swasta Siswadhi Pranoto Loe. Mereka diduga sebagai pihak penerima dan perantara suap izin ekspor BBL.

Dalam perkara ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didakwa menerima suap Rp25,7 miliar dengan rincian USD77 ribu atau setara Rp1,12 miliar dan Rp24.625.587.250 (Rp24,6 miliar) dari beberapa perusahaan. Suap ini ditujukan guna mengurus izin budidaya lobster dan ekspor benur.

Uang sebesar USD77 ribu diterima Edhy Prabowo dari Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Sedang Rp24,6 miliar juga diterima dari Suharjito dan sejumlah eksportir BBL lain.

Atas perbuatannya, Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (han)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: