Jelang PSBB, Ini Kebijakan Yang Akan Diterapkan Pemkab Sleman

BNews—SLEMAN— Pemerintah Kabupaten Sleman mulai melakukan sejumlah persiapan guna mendukung program pemerintah pusat. Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 Januari mendatang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, dari hasil rapat koordinasi, pihaknya akan membuka posko khusus di  Ruang Sembada, Setda Sleman. Posko yang akan diaktifkan mulai 11-25 Januari 2021 itu bertujuan agar masyarakat dapat mengakses segala hal yang berkaitan dengan PSBB.

”Kami ingin target penerapan PSBB untuk menekan angka kasus Covid-19 dapat tercapai,” kata Harda kepada awak media, Kamis (7/1/2020) petang. Dikutip dari Harianjogja.

Dia menjelaskan, PSBB yang diterapkan bukan berarti me-lockdown semua lini. Sebab, dikhawatirkan dapat berimbas pada sektor perekonomian yang dinilai mulai menggeliat.

Selama masa PSBB, katanya, razia kepatuhan protokol kesehatan akan ditingkatkan dan untuk sanksinya, tidak akan memberlakukan denda bagi pelanggar.

”Kami lebih mengedepankan kearifan lokal. Masyarakat diberitahu agar disiplin protokol kesehatan,” katanya.

Terkait kebijakan PSBB di destinasi dan usaha jasa pariwisata, Harda menyampaikan Pemkab Sleman tidak menutup total operasionalnya. Melainkan pembatasan jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

”Tempat wisata menjadi salah satu prioritas pengawasan. Di sana akan ada petugas jika sewaktu-waktu butuh tindakan,” katanya.

Kemudian, untuk semua kegiatan sosial kemasyarakatan, kuliner, mall, hiburan dan lainnya akan dibatasi beroperasi maksimal sampai jam 19.00 WIB dan dengan aturan lebih detail.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Sementara Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, selama masa PSBB, aktivitas bekerja akan dilaksanakan dengan konsep 50 persen bekerja di rumah dan 50 persen di kantor. Kebijakan ini khusus untuk perkantoran, sedangkan sektor usaha diperkenankan beroperasi seperti biasa dengan aturan prokes ketat.

“Kami tidak sepenuhnya mengadopsi petunjuk pusat yang untuk WFH 75 persen,”  katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo menambahkan, peningkatan kasus Covid-19 di Sleman sejatinya sudah memenuhi kriteria untuk menerapkan PSBB. Beberapa parameter untuk memenuhi kriteria di antaranya, tingkat kesembuhan di bawah nasional 82 persen, kasus aktif di atas angka nasional 14 persen, dan ketersediaan bed diatas 70 persen.

”Tingkat kesembuhan angka rata-rata di Sleman mencapai 78 persen dan kasus aktif 19,58 persen. Sedangkan ketersediaan bed, ruang isolasi kritikal dan non kritikal masing-masing 90,9 dan 74,5 persen,” pungkasnya. (mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: