Kapolres Minta Pemkab Beri Kejelasan Hukum Soal Penambangan



BNews—MUNGKID— Sejumlah alat berat illegal di wilayah Gunung Merapi Kabupaten Magelang telah berhenti beropersi setelah diberikan surat peringatan oleh Kapolres Magelang. Pasca itu, kepolisian meminta supaya Pemkab Magelang segera memberikan kepastian hukum kepada pemohon ijin penambangan.
            Hal itu menjadi salah satu topic dalam Rapat Koordinasi Penertiban Penambangan Galian C di Polres Magelang, siang tadi. Rapat dipimpin oleh Kapolres Magelang. Hadir juga Komandan Kodim 0705, Ketua DPRD Kabupten Magelang, ESDM Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan, Pengadilan BBWSSO, TNGM. Sayang Bupati Magelang tidak hadir dalam kegiatan ini.
            Kapolres Magelang AKBP Hindarsono mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut penertiban yang dilakukan kepolisian terhadap penambangan alat berat di wilayah Gunung Merapi. ”Sekarang bisa dicek setelah kita berikan surat peringatan penghentian kegiatan penambangan semua sudah berhenti,” katanya.
            Untuk itu, katanya, melalui forum ini, pihaknya ingin mencari solusi terkait kegiatan penambangan di kawasan Merapi. Apalagi, dalam rapat tersebut diketahui bahwa ada sejumlah ijin yang sudah selesai berproses di Pemprov Jawa Tengah namun, proses akhir di Pemkab Magelang tidak kunjung diterbitkan.
            ”Garapan kita pemkab segera berikan jawaban. (Forum) seperti ini harusnya Pemkab yang undang, bukan kita,” kata dia.

”Kalau di Provinsi sudah selesai prosesnya ya kita minta segera diturunkan ijinnya. Kita ini membantu Pemkab lho. Pemkab harus memberikan jalan keluar,” lanjutnya.
Apalagi, kata dia, pasir merupakan elemen penting dalam kegiatan percepatan pembangunan yang juga diprogramkan pemerintah. ”Kita mengantisipasi supaya tidak timbul gesekan di masyarakat,” paparnya.
Perwakilan ESDM Jawa Tengah Soeseno mengatakan sejauh ini, pihaknya telah merampungkan tiga pengajuan ijin di Kabupaten Magelang. Ijin sudah sampai pada tahap produksi dan hanya menunggu ijin lingkungan dari Bupati Magelang.

            ”Kita sudah memberikan rekomendasi dan mengeluarkan ijin namun di tingkat Kabupaten Magelang proses ini justru terhenti,” kata Soeseno.
            Hal ini, katanya, membuat semanagt masyarakat untuk mengajukan ijin resmi justru terkendala oleh pemerintah sendiri. ”Ini yang bisa menimbulkan gesekan di lapangan,” paparnya.
            Di Kabupaten Magelang, kata dia, baru dua kegiatan usaha pertambangan yang berijin. Yakni Saryanto di Sudimoro Srumbung, dan PT SKS. Sedangkan untuk yang  saat ini terdapat 3 pemohon yang ijinnya sudah turun ke Pemkab Magelang yaitu CV. Barokah Merapi, LT SPD Bumi Lestari dan Supriyanto.

”Hasil ijin ini dari rekom komisi amdal Pemprov Jateng sudah keluar dan layak untukdi lakukan penambangan tapi kemudian Bupati Magelang menyatakan ingin melakukan peninjauan ulang,” kata dia.

            Dandim 0705 Letkol Hendra Purwanasari menegaskan supaya anggota TNI dan Polri tidak melindungi kegiatan penambangan liar.  ”Jangan ada backing untuk penambangan galian C, baik itu dari anggota Kodim, Polri maupun dari  instansi yang lain,” katanya

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sariyan Adi Yanto menilai pentingnya regulasi yang jelas dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk menata kawasan Merapi. Namun, di sisi lain ketika masyarakat berupaya patuh terhadap perijinan namun Pemkab Magelang justru mempersulit prosesnya.
”Pemkab Magelang kita harap bisa segera memberikan kepastian hukum ijin kepada para pelaku usaha pertambangan. Sehingga, proses penindakan bisa dilakukan secara maksimal,” terangnya.  (bsn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: