Orang Tua Protes Menu MBG, Bupati Magelang Tegaskan Harga Rp8.000–Rp10.000 dan Siapkan Portal Pengaduan

BNews-MAGELANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magelang menuai protes dari sejumlah orang tua siswa terkait menu yang diterima anak-anak mereka.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, memberikan klarifikasi sekaligus memastikan adanya langkah tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Klarifikasi tersebut disampaikan usai kegiatan koordinasi dan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo drh. Soepardi Setda Kabupaten Magelang, Kamis (26/2/2026).

Harga Menu MBG Sesuai Ketentuan

Kepada awak media, Grengseng terlebih dahulu menegaskan soal harga menu MBG yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Ia menyebut besaran harga telah ditetapkan sesuai ketentuan program.

“Kan sudah, harga per porsi menu itu Rp8.000 yang kecil, yang besar Rp10.000,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa nominal tersebut merupakan standar yang berlaku dalam pelaksanaan program MBG di daerah.

Pemkab Siapkan Portal Pengaduan

Menanggapi banyaknya keluhan orang tua, Bupati memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam dan langsung menyiapkan langkah tindak lanjut.

“Nah itu kan kita tindaklanjuti, nanti Pemda membuat portal berbasis sekolah,” katanya.

Portal tersebut dirancang sebagai sarana pemantauan dan penyampaian laporan secara lebih terstruktur. Dalam sistem itu, tidak hanya orang tua siswa yang dapat menyampaikan masukan.

“Nanti bukan hanya orang tua, bukan hanya SPPG, tapi nanti guru atau kepala sekolah,” jelasnya.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Ia menambahkan, portal tersebut akan mengakomodasi sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Kemendikbud. Dengan demikian, pelaporan dan pengawasan dapat dilakukan langsung dari lingkungan satuan pendidikan.

“Di sekolahan yang di bawah Kemendikbud nanti kita juga punya portal. Jadi Pemda juga punya portal,” tegasnya.

Pemkab Laporkan ke BGN Jika Ada Temuan

Saat ditanya mengenai kemungkinan intervensi pemerintah daerah apabila ditemukan menu yang tidak sesuai, Bupati menegaskan bahwa secara kewenangan, pelaksanaan program berada dalam hierarki vertikal langsung di bawah BGN.

“Kita laporkan kepada BGN, tadi kan sudah jelas karena ini kan hierarki vertikal langsung ke BGN. Kita akan ikut memantau, membantu kalau ada kekurangan, kalau ada pantauan yang kurang baik kita sampaikan ke sana,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Magelang adalah memfasilitasi serta memperkuat pengawasan, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah pusat.

“Kita memfasilitasi. Tapi tentu ini kan menjadi satu ranah yang baru kita susun. Jadi nanti akan ada portal baru berbasis sekolah,” imbuhnya.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Magelang berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah dapat berjalan lebih transparan, responsif terhadap keluhan masyarakat, serta tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat. (bsn)

About The Author

BNews 2

See author's posts