OJK Regional 3 Jateng dan DIY Ajak Kades dan Lurah Sebagai Agen Literasi Keuangan

BNews—JATENG— OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi di Jawa Tengah. Salah satunya dengan pembentukan Forum Kepala Desa dan Lurah Melek Keuangan se-Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Program Gemi lan Nastiti.

Kepala OJK Regional Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa menyampaikan bahwa inisiasi pembentukan forum tersebut untuk menjadikan kepala desa dan lurah sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi mengenai Industri Jasa Keuangan serta waspada investasi ilegal kepada masyarakat.

”Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi di Jawa Tengah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/10/2022)

Berdasarkan survei OJK tahun 2019, tingkat literasi keuangan di Jawa Tengah sebesar 47,38 persen. Sudah lebih tinggi dibandingkan Indeks Literasi Nasional sebesar 38,03 persen.

Sementara Indeks Inklusi produk Keuangan di Jawa Tengah sebesar 65,71 persen. Tercatat lebih rendah dibandingkan Indeks Inklusi Keuangan Nasional sebesar 76,19 persen.

Menurutnya, hal tersebut mencerminkan masih terdapat kelompok masyarakat yang belum dapat mengakses produk, jasa, layanan keuangan.

“Untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat perlu adanya kolaborasi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Sehingga edukasi dapat dilakukan secara massif dan terintegrasi serta dirasakan oleh lingkup masyarakat terkecil. Hal ini bertujuan agar masyarakat melek keuangan dan terhindar dari berbagai bentuk investasi bodong dan juga pinjaman online ilegal,” ujarnya.

IKUTI BOROBUDUR NEWS di GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)

OJK mencatat kerugian masyarakat akibat Investasi ilegal selama tahun 2011-2022 mencapai Rp117,5 Triliun. Berdasarkan data Layanan dan Kontak OJK Periode 1 Januari 2021 s.d. 16 Juni 2022 diketahui terdapat 5.523 pengaduan terkait investasi bodong dan pinjol illegal yang diterima di Jawa Tengah.

Kota Semarang menjadi yang terbanyak melaporkan pengaduan sebanyak 798 pengaduan (14,23 persen), diikuti oleh Kota Surakarta sebanyak 295 pengaduan (5,26 persen), Cilacap sebanyak 288 pengaduan (5,14 persen), dan Banyumas 214 pengaduan (3,82 persen).

Aman menyebut, banyaknya pengaduan mengenai investasi ilegal dan pinjaman ilegal salah satunya disebabkan karena adanya Ketimpangan Literasi dan Inklusi Keuangan.

”Untuk itu, Inisiasi pembentukan forum ini bertujuan untuk menjadikan kepala Desa dan lurah sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi. Mengenai Industri Jasa Keuangan serta waspada investasi ilegal kepada masyarakat,” Imbuh dia.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarat OJK Kristrianti Puji Rahayu dan Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jateng Kombes Pol. Lafri Prasetyono. Kemudian perwakilan Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah serta 130 lurah dan kepala Desa yang hadir secara fisik dan 8.000 hadir secara online.

IKUTI BOROBUDUR NEWS di GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Hubungan Masyarat OJK Kristrianti Puji Rahayu menyampaikan apresiasi kepada Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY.

Menurut dia, inisiasi pembentukan forum tersebut inline dengan rencana literasi OJK untuk menyentuh desa pada tahun 2023. Sehingga program ini merupakan satu langkah ke depan dan lini terkecil untuk edukasi dapat dimulai dari kepala desa

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan imbauan kepada seluruh lurah dan kepala Desa agar berhati-hati dalam melakukan investasi, karena setiap investasi ada risiko.

”Investasi harus pada lembaga keuangan yang legal dan harus logis terhadap penawaran investasi. Lurah dan kepala desa harus dapat menjadi contoh dan memberikan ilmu kepada masyarakat,” imbaunya.

Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jateng Kombes Pol. Lafri Prasetyono menyampaikan strategi penanganan investasi ilegal meliputi Scanning (pengecekan legalitas, identifikasi modus, dan patrol siber, Collaborative (bekerjasama dan berkoordinasi untuk penegakan hukum investasi ilegal). Warning (memberikan peringatan), penegakan hukum, dan mitigasi melalui pembuatan posko pengaduan dan iimbauan kepada masyarakat. (*)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!