OTT Bupati Pemalang, KPK Ikut Panggil Wakilnya dan 12 Saksi Lainnya

BNews–JATENG--Buntut OTT Bupati Pemalang oleh KPK, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab setempat dipanggil. Tidak ketinggalan Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat bersama 12 saksi lainnya dipanggil KPK.

Dimana sebelumnya Bupati Pemalang OTT KPK terkait kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan wilayahnya. Bupati Pemalang tersebut adalah Mukti Agung Wibowo (MAW) yang kini nonaktif statusnya.

“Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk tersangka MAW dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Polres Pemalang, Kabupaten Pemalang,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.

Selain Mansur Hidayat, 12 saksi lain yang dipanggil KPK antara lain staf Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Sagita Budi Utomo, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Joko Ngatmo, Kabid Pasar Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Imam Fahrudin, Kabid Industri Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Eko Wijayanto, dan karyawan BUMD PT Aneka Usaha Arum.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan enam tersangka, yang terdiri atas dua tersangka selaku penerima suap dan empat tersangka selaku pemberi suap.

Tersangka penerima suap adalah MAW dan Adi Jumal Widodo (AJW) dari pihak swasta atau Komisaris PD Aneka Usaha (PD AU).

Sementara itu, empat tersangka pemberi suap ialah Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Sugiyanto (SG), Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuaris Nitbani (YN); dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang Mohammad Saleh (MS).

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka MAW, setelah beberapa bulan dilantik menjadi Bupati Pemalang; merombak dan mengatur ulang posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemkab Pemalang.

Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Pemalang.

Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, KPK menduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW; yang meminta agar para calon peserta menyiapkan sejumlah uang jika ingin diluluskan.  (*/antara)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!