Sempat Direntas, Situs JDIH Pemkab Magelang Sudah Kembali Normal
BNews-MAGELANG- Kabar tak terduga datang dari salah satu situs milik pemerintah Kabupaten Magelang. Dimana Situs siber Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Magelang diduga diserang.
Portal produk hukum itu diduga direntas dengan menganti background pada header websitenya. Pada tampilan header atau bagian atas websiter menampilkan sebuah kata berasosiasi kelamin.
Subkoordinator Dokumentasi, Informasi, dan Evaluasi pada Bagian Hukum Kabupaten Magelang, Ruswanto membenarkan serangan itu.
Dia mengatakan, situs JDIH diretas pada Senin (6/11/2023) sekira pukul 16.00.
“Sekitar jam 09.30 tadi (7/11/2023) (situs) sudah kembali normal,” ucapnya, Selasa (7/11/2023).
Kendati demikian, dia menyatakan, peretasan tidak berdampak terhadap akses dokumen yang termuat di JDIH.
Peretasan ini kedua kali yang dialami JDIH Kabupaten Magelang. Pada 2020, portal menampilkan foto gedung DPR RI yang divandal.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)
Momen peretasan, kata seorang staf Bagian Hukum Kabupaten Magelang, waktu itu bertepatan dengan maraknya protes atas UU Cipta Kerja.
Ruswanto mengakui keamanan situs JDIH masih lemah. Pihaknya pun akan berupaya menguatkan keamanan situs agar tidak kembali diretas.
Sutriman, Pranata Komputer di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, menyampaikan, situs-situs pemerintah memang sering jadi sasaran penyusupan.
“Situs-situs Pemkab Magelang sebenarnya sering diserang. Hanya saja, sebelum ramai (di publik) kami langsung menanganinya,” bebernya.
Situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setempat, misalnya, pernah disusupi situs judi (25/1/2023).
Sutriman sebut, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan penetration test–tes penetrasi untuk menemukan kerentanan keamanan sebuah situs–secara rutin.
Dalam proses tes penetrasi tersebut, pengelola situs dapat meminta pendampingan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga yang berfokus pada keamanan siber.
Lain itu, dia menambahkan, kemampuan teknis pengelola situs-situs pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan. (*/SM)
About The Author
