Terancam Digusur, Warga Muntilan Gugat PT KAI

BNews–MUNTILAN-– Sejumlah warga Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Mereka menggugat karena adanya sertifikat yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Sertifikat tanah tersebut terbit atas nama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Padahal, warga Tamanagung yang menguasai tanah selama 59 tahun.

Informasi dari PTUN Semarang, Kuasa hukum pemohon, Dr Marthen H Toelle mengatakan, tanah obyek sengketa itu dimohonkan hak pakai oleh PT KAI yang secara fisik tak pernah menguasainya. Sebaliknya, para penggugat terkena dampak hukumnya, karena terancam kehilangan tempat tinggal.

“Sebenarnya, ada ratusan kepala keluarga menghuni Tamanagung, Muntilan, yang berada di objek sengketa, tapi penggugat kantor pertanahan itu ada enam warga,” katanya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selaku termohon juga dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 40/ 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Pada pasal 45 ayat 3, hak pakai atas tanah nonpertanian adalah Departeman Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional, Badan Keagamaan dan Sosial.

PT KAI tidak termasuk ketentuan pasal tersebut. Selain itu, ada pelanggaran atas data fisik tanah, di mana dalam obyek sengketa tidak ditemukan keterangan bangunan atau bagian bangunan diatasnya.

Terbukti, gambar dalam surat ukur kosong tanpa bangunan. Padahal, fakta hukumnya ada bangunan rumah dinas, terminal bus Muntilan, kios-kios warga yang mendiami, membangun, dan menikmatinya. Tidak ada persetujuan para penggugat sebagai pihak berkepentingan dalam peta atau surat ukur.

Loading...

“Sesuai peraturan Menteri Agraria, hak pakai atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2.000 meter persegi, sedangkan hak pakai yang diberikan tergugat kepada PT KAI itu seluas 30.622 meter persegi,” ungkapnya.

 Terhadap gugatan tersebut, pihaknya memohon majelis hakim PTUN Semarang yang memeriksa perkara mengabulkan gugatan seluruhnya. Kemudian, PTUN bisa mencabut sertifikat hak pakai tertanggal 16 September 2015 atas nama PT KAI.

Borobudur News mencoba konfirmasi ke Balai Desa Tamanagung siang ini (24/2/2020). Disana ditemui oleh Kepala Desa Tamanagung, Imam Sampurna didampimgi Sekdesnya.

Imam didampingi Sekdesnya juga mengungkapkan bahwa di masa pemerintahan sebelumnya sempat ada surat tembusan terkait gugatan atas nama Pudjianto cs  tersebut. “Untuk tahunnya lupa, yang lebih paham sekdes kami. Intinya ada surat tembusan terkait adanya kasus sengketa tersebut,” imbuhnya.

BEKAS : Jembatan Kereta Api Prumpung Muntilan. (Foto : internet)

Dia menjelaskan, sebagian wilayah di Desa Tamanagung terdapat tanah miliki PT KAI. “Mulai dari jembatan kereta api Prumpung itu ditarik lurus hingga daerah depan pintu masuk Terminal Muntilan. Dimana disana juga ada rumah dinas PT KAI yang sekarang ada yang beralih fungsi jadi parkiran,” paparnya.

“Bahkan hingga saat ini ada surat penarikan pajak untuk tanah-tanah PT KAI di Desa kami. Dan tidak ada yang membayar hingga nunggak mencapai Rp 7 juta,” tegasnya.

Imam juga mengaku sejauh ini belum ada sosialisasi terkait tanah PT KAI tersebut mau diperuntukkan untuk apa. “Belum ada sama sekali pemberitahuan, entah mau dihidupkan atau untuk apa kita juga belum tau,” pungkansya. (bsn)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: