3 Opsi Disiapkan Menpan RB Jika Tenaga Honorer Dihapus Tahun 2023
- calendar_month Sel, 25 Okt 2022
UPAH DI BAWAH UMR: Guru honorer menyampaikan aspirasi agar diangkat menjadi pegawai negeri. (foto: ist)
BNews–NASIONAL– Kali terdapat info terbaru tentang rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Kabar penghapusan tersebut menjadi kabar buruk bagi mereka yang selama ini jadi honorer
Seperti diketahui, Penghapusan honorer di tahun 2023 jadi salah satu agenda yang bakal dilakukan pemerintah. Saat ini juga pemerintah sedang menyiapkan opsi kebijakan yang akan diambil.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sudah menyiapkan jalan tengah terhadap keputusan itu.
Terbaru, ada tiga opsi yang masih ia kaji mengenai permasalahan penghapusan tenaga honorer tersebut
Azwar Anas menyiapkan tiga opsi, yaitu menghentikan semua tenaga honorer, mengangkat semua tenaga honorer; atau mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Jumat (21/10/2022)
“Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan,” kata Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).
Azwar mengakui, ada dilema yang dialami dengan tiga opsi tersebut. Dia menyampaikan, mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)
Tercatat pada 5 Oktober 2022, rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.
Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah.
Namun di sisi lain, publik ingin ASN lincah, cepat, dan berstandar internasional.
Jika semua tenaga honorer diberhentikan, akan berdampak pada pelayanan publik.
“Ada dilema bagaimana sistem rekrutmen ini kadang tidak berjalan profesional, zona nyaman, dan seterusnya. Ini lah dilema-dilema yang kita hadapi dan ini sedang kita cari alternatif-alternatif terus-menerus ya,” tutur Azwar.
Oleh karena itu, pihaknya terus berkonsolidasi dengan semua pihak.
Selain DPR, ia berkoordinasi dengan beberapa asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Kemudian, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru.
“Lagi kita exercise bareng-bareng dengan anggarannya, dengan teman-teman daerah. Kalau ini diberhentikan semua akan berdampak pada pelayanan publik di bawah.
Oleh karena itu, kita cari alternatif yang benar,” kata Anas.
Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah juga mencari cara untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Pembuat kebijakan berencana menghapus tenaga honorer pada 2023.
Sebagai gantinya, tenaga honorer akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan.
Selain itu, pegawai non-ASN yang memenuhi syarat didorong untuk diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.
Menpan-RB yang sebelumnya menjabat, Tjahjo Kumolo, mengatakan, kebijakan ini adalah amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Penghapusan tenaga honorer menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber daya manusia ASN yang lebih profesional dan sejahtera.
Lalu, menteri pengganti Tjahjo Kumolo, Abdullah Azwar Anas, menggodok tiga opsi untuk permasalahan tenaga honorer. Saat ini, proses kajian masih terus dilakukan. (*)
About The Author
- Penulis: Borobudur News
Saat ini belum ada komentar