Perhatian! ASN di Kota Magelang dan Keluarganya Dilarang Mudik atau Ke Luar Daerah 6-17 Mei 2021

BNews—MAGELANG— Pemerintah Kota Magelang melarang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya melakukan mudik atau bepergian ke luar daerah pada lebaran tahun ini.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) nomor 800/261/430. Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Waktu Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pandemi Covid-19 di Lingkungan Pemerintan Kota Magelang.

Dalam SE yang ditandangani Sekda Kota Magelang Joko Budiyono tanggal 13 April 2021 itu menyebutkan, ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sejak tanggal 6-17 Mei 2021.

Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP) Kota Magelang, Khudoifah, mengatakan bahwa ASN boleh ke luar daerah pada rentang waktu tersebut namun ada syaratnya. Yakni tengah melaksanakan perjalanan tugas kedinasan.

”Yang sebelumnya telah mendapat surat tugas yang ditandatangani. Minimal pejabat pimpinan pratama atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata dia, Selasa (4/5/2021).

Selain itu, ASN juga boleh ke luar daerah jika dalam keadaan terpaksa dengan terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Kepala OPD masing-masing. ”Kalau pun harus ke luar daerah, harus memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19,” paparnya.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Lebih lanjut, Khudoifah memaparkan ASN juga perlu memperhatikan peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan. Lalu kriteria, persyaratan dan protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Disamping mudik, ASN juga dilarang mengajukan cuti selama periode tersebut, kecuali cuti melahirkan dan/atau sakit dan alasan penting lainnya. Ini berlaku pula bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel sesuai persyarakat. Yang diatur dalam PP Nomor 11/2017 tentang manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17/2020 dan PP Nomor 49/2018,” pungkasnya.

Sekda Kota Magelang Joko Budiyono meminta kepada para Kepala OPD melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap ASN. Dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam SE ini dan menerapkan prokes.

“Apabila ada ASN yang melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53/2010 dan PP Nomor 49/2018,” tegas Joko.

Kepala OPD juga wajib melaporkan pelaksanaan SE ini paling lambat 19 Mei 2021. (mta)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: