Vita Ervina Soroti Program Makan Bergizi Gratis, Menu Dinilai Belum Sesuai Anggaran

BNews-NASIONAL – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Vita Ervina; menyoroti sejumlah temuan di lapangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai standar menu dan alokasi harga per porsi yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Vita Ervina saat sesi wawancara dengan awak media di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, berbagai laporan dari masyarakat serta sejumlah sekolah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara; kualitas menu makanan yang disajikan dengan besaran anggaran yang dialokasikan dalam program MBG.

Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar tujuan program untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara optimal.

“Program MBG merupakan investasi negara untuk masa depan generasi Indonesia. Karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas gizi maupun transparansi penggunaan anggaran. Jika menu yang diterima siswa tidak mencerminkan alokasi harga yang sudah ditetapkan, maka ini menjadi sinyal bahwa perlu ada pembenahan serius dalam pengawasan pelaksanaan program,” ujar Vita.

Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesehatan, Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan langkah korektif serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Vita menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa langkah penting yang perlu segera dilakukan oleh BGN guna memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.

Pertama, melakukan audit cepat di lapangan terhadap penyedia makanan dan satuan pelaksana guna memastikan kesesuaian antara anggaran per porsi, komposisi menu, serta kualitas bahan makanan yang digunakan.

Kedua, memperkuat standarisasi menu nasional yang lebih rinci dan terukur, sehingga setiap komponen makanan seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah memiliki porsi yang jelas sesuai standar gizi serta nilai anggaran yang telah ditentukan.

Ketiga, menerapkan sistem transparansi biaya menu, sehingga setiap penyedia makanan memiliki rincian biaya yang jelas dan dapat diawasi oleh pemerintah daerah, pihak sekolah, maupun masyarakat.

Keempat, memperkuat mekanisme pengawasan berlapis dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, sekolah, serta komite sekolah agar pengawasan terhadap kualitas makanan dapat berjalan lebih efektif.

Kelima, memberikan sanksi tegas kepada penyedia makanan yang tidak memenuhi standar, termasuk melakukan evaluasi kontrak hingga pemutusan kerja sama apabila ditemukan pelanggaran serius.

“Program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak kita. Negara harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar; sampai dalam bentuk makanan bergizi kepada para siswa sebagai penerima manfaat,” tegas Vita.

Ia menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG; agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik pula. Karena itu, penguatan pengawasan dan transparansi pelaksanaan menjadi kunci agar program MBG; benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia,” pungkas Vita Ervina. (bsn)

About The Author

BNews 2

See author's posts