Kemarau Diprediksi Lebih Panjang, Pemkab Magelang Siagakan Ratusan Relawan Hadapi Ancaman Bencana

BNews-MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dengan mengonsolidasikan relawan bencana sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi dan Konsolidasi Relawan Bencana Kabupaten Magelang Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2026 Tahap II yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang di Pendopo BPBD Kabupaten Magelang, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembekalan relawan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang guna memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim kemarau.

Wabup Magelang Ingatkan Ancaman Kemarau Lebih Panjang

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Magelang, Sahid. Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim global dan fenomena El Nino diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta berdampak terhadap sektor pertanian.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Magelang, sepanjang tahun 2025 tercatat terjadi 298 kejadian bencana. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 telah terjadi 266 kejadian bencana.

Data tersebut menunjukkan ancaman bencana di Kabupaten Magelang masih cukup tinggi sehingga kesiapsiagaan seluruh unsur harus terus diperkuat.

“Pemerintah daerah tidak mungkin menghadapi tantangan tersebut sendirian. Keterbatasan anggaran maupun personel menjadikan kolaborasi antara pemerintah dan relawan sebagai kunci utama dalam penanggulangan bencana,” ujar Sahid.

Ia menegaskan relawan merupakan mitra strategis pemerintah karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mampu mendeteksi potensi ancaman sejak dini.

“Relawan merupakan ujung tombak sekaligus mata dan telinga pemerintah di lapangan karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat,” katanya.

Sahid juga mengajak seluruh relawan menjadi agen edukasi di tengah masyarakat melalui penghematan penggunaan air, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat mitigasi bencana sejak dini.

“Ketangguhan daerah tidak dibangun ketika bencana sudah terjadi, tetapi dipersiapkan jauh sebelum bencana datang,” tegasnya.

Diikuti 150 Relawan dari Tiga Eks Kawedanan

Sosialisasi tahap kedua ini diikuti sekitar 150 relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dari wilayah eks Kawedanan Muntilan, Grabag, dan Tegalrejo.

Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada 25 Juni 2026 dengan melibatkan relawan dari wilayah eks kawedanan lainnya.

Melalui dua tahap pelaksanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang memastikan seluruh relawan memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam menghadapi ancaman bencana selama musim kemarau.

Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kapasitas relawan dalam menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga dampaknya terhadap sektor pertanian dan kehidupan masyarakat.

BPBD: Relawan Jadi Garda Terdepan Penanggulangan Bencana

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto, mengatakan penyelenggaraan sosialisasi dan konsolidasi dilatarbelakangi oleh prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Menurut Bambang, relawan memiliki posisi yang sangat strategis karena memahami karakteristik wilayah sekaligus menjadi unsur yang paling dekat dengan masyarakat.

“Relawan bencana merupakan ujung tombak dalam penanggulangan bencana karena berada paling dekat dengan masyarakat serta memahami karakteristik wilayah dan potensi ancaman di daerahnya masing-masing,” kata Bambang.

Ia berharap forum konsolidasi tersebut mampu memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarrelawan sehingga penanganan berbagai potensi bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

“Melalui kegiatan ini kami berharap koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarrelawan semakin kuat dalam menghadapi potensi bencana pada musim kemarau,” ujarnya.

Bambang menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan BPBD terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang, khususnya misi kelima dalam Panca Dharma yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan ketangguhan terhadap bencana.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA (KLIK DISINI)

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan BPBD Kabupaten Magelang terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang, khususnya misi kelima dalam Panca Dharma yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan ketangguhan terhadap bencana,” jelasnya.

Menurut Bambang, penguatan kapasitas relawan juga sejalan dengan program prioritas Sapta Cipta, khususnya pilar ketujuh, Lestari Alame, yang berorientasi pada pelestarian lingkungan sekaligus membangun masyarakat tangguh bencana.

“Melalui penguatan sinergi relawan, kami berharap nilai-nilai Lestari Alame tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana,” pungkasnya.

DPRD: Relawan Penghubung Pemerintah dan Masyarakat

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, menilai kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau harus dibangun melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, relawan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai upaya mitigasi bencana.

“Relawan menjadi mata, telinga, sekaligus tangan pemerintah di lapangan. Peran tersebut dimulai jauh sebelum bencana terjadi melalui berbagai kegiatan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat,” kata Sakir.

Ia menambahkan, konsolidasi seperti ini penting untuk menyamakan persepsi, memperjelas pembagian tugas, sekaligus memperkua; koordinasi antara relawan, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.

“Konsolidasi seperti yang dilaksanakan hari ini sangat penting agar seluruh relawan memiliki persepsi yang sama, memahami pembagian tugas; menghindari tumpang tindih penanganan ketika terjadi bencana, serta mempercepat komunikasi dan koordinasi antara relawan, pemerintah daerah, TNI; Polri, dan seluruh unsur masyarakat,” ujarnya.

Sakir juga menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Magelang untuk terus mendukung peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui fungsi anggaran; pembentukan regulasi, serta pengawasan agar seluruh program penanggulangan bencana berjalan optimal.

Hadirkan Berbagai Narasumber dan Sesi Berbagi Pengalaman

Selain menghadirkan Wakil Bupati Magelang, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, dan Ketua DPRD Kabupaten Magelang sebagai narasumber utama; kegiatan ini juga menghadirkan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang Sukur Ahadi dan Nur Kholis; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Suryono selaku Kanit Samapta Polresta Magelang, serta Ketua FPRB Kecamatan Borobudur, Nur Fauzan.

Masing-masing narasumber menyampaikan materi sesuai bidangnya untuk memperkuat kesiapsiagaan relawan sekaligus meningkatkan sinergi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau.

Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang dimanfaatkan para relawan untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman; serta mendiskusikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari distribusi air bersih, penanganan kekeringan, mitigasi kebakaran hutan dan lahan, hingga penguatan koordinasi antarunsur penanggulangan bencana.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan sharing session yang disampaikan Ketua FPRB Kecamatan Borobudur, Nur Fauzan, mengena;i praktik baik (best practice) penanganan bencana berbasis masyarakat.

Pengalaman FPRB Borobudur dalam membangun kolaborasi, meningkatkan kesiapsiagaan warga, serta memperkuat peran relawan di tingkat desa; diharapkan dapat menjadi referensi bagi FPRB di kecamatan lain.

Melalui konsolidasi yang telah dilaksanakan dalam dua tahap tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang berharap seluruh relawan semakin siap; memiliki persepsi yang sama, serta mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Magelang; yang semakin tangguh, tanggap, dan aman dari bencana.

About The Author